KabarIndonesia.id — Program Magang Nasional yang digagas Kementerian Ketenagakerjaan mendapat sorotan tajam dari DPR RI.
Legislator mengingatkan potensi penyalahgunaan program tersebut oleh perusahaan, terutama jika pengawasan tidak dilakukan secara ketat dan berkelanjutan.
Anggota Komisi IX DPR RI, Sukur Nababan, menilai program magang berisiko dijadikan celah untuk menekan biaya tenaga kerja.
Ia mengkhawatirkan perusahaan lebih memilih mempekerjakan peserta magang ketimbang merekrut pekerja tetap dengan upah layak.
“Ada dampaknya. Jangan-jangan ini menjadi skenario upah murah. Ini yang berbahaya. Dari mana perusahaan mengkhayalkan pekerja tetap yang harus diupah mahal, lalu akhirnya memilih menggunakan tenaga magang saja,” ujar Sukur dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Ketenagakerjaan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Menurut Sukur, tanpa regulasi dan pengawasan yang jelas, Program Magang Nasional justru berpotensi memperburuk kondisi ketenagakerjaan.
Ia bahkan memperingatkan kemungkinan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat praktik tidak bertanggung jawab oleh perusahaan.
“Akan terjadi PHK. Perusahaan-perusahaan nakal bisa memanfaatkan pegawai magang. Akibatnya, banyak pengangguran, termasuk pekerja kita yang sudah terlatih. Mereka yang tidak punya salah apa pun tiba-tiba terkena PHK. Ini akan menjadi masalah serius,” tegas Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Sorotan serupa disampaikan anggota Komisi IX DPR RI lainnya, Netty Prasetiyani. Ia menekankan bahwa konsep Magang Nasional harus berorientasi pada perlindungan dan pembinaan peserta, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan tenaga kerja murah.
Menurut Netty, perlu adanya sistem peringatan dini atau early warning terhadap ekosistem kerja yang disiapkan perusahaan bagi peserta magang, khususnya lulusan baru.
“Harus ada early warning bagi kita tentang bagaimana ekosistem yang disediakan perusahaan terhadap para fresh graduate yang magang di tempat mereka,” kata Legislator dari Dapil Jawa Barat VIII itu.
Politisi Fraksi PKS tersebut juga mengimbau Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperketat pengawasan terhadap perusahaan peserta magang guna mencegah eksploitasi dan penyimpangan dari tujuan utama program.
“Jangan sampai terjadi eksploitasi. Kita ingin output dari Program Magang Nasional ini adalah kesan yang baik dan pengalaman yang positif bagi peserta magang, sebagai bekal sebelum mereka menjadi pekerja tetap di perusahaan tersebut atau di tempat lain,” pungkasnya.
