KabarIndonesia.id — Pemerintah terus memperkuat tata kelola industri kelapa sawit nasional melalui penerapan Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) yang kini bersifat wajib. Langkah ini dilakukan untuk memastikan industri sawit Indonesia tumbuh secara berkelanjutan, tetap kompetitif di pasar global, serta memberi manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Penguatan standar ISPO disebut menjadi bagian penting dalam menjaga masa depan industri sawit nasional di tengah tekanan perdagangan internasional dan perubahan tuntutan pasar dunia terhadap praktik perkebunan yang ramah lingkungan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, penguatan aspek keberlanjutan harus menjadi fondasi utama dalam pengembangan sektor sawit ke depan.
Menurutnya, komoditas ini merupakan salah satu kekuatan ekonomi Indonesia yang harus dikelola secara lebih baik dan diarahkan pada pengembangan industri hilir.
“Indonesia tidak boleh mundur. Sawit adalah kekuatan ekonomi bangsa. Oleh karena itu, tata kelolanya harus kuat dan berkelanjutan, serta didorong ke arah hilirisasi agar manfaat ekonominya semakin luas bagi masyarakat,” kata Mentan Amran dalam keterangannya, dikutip Jumat (13/3/2026).
Ia menambahkan, transformasi subsektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, tidak boleh berhenti pada produksi bahan mentah.
Pemerintah ingin industri sawit bergerak menuju pengembangan produk turunan bernilai tambah tinggi agar Indonesia tidak hanya menjadi pengekspor bahan baku, tetapi juga pusat industri hilir sawit dunia.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Abdul Roni Angkat menjelaskan bahwa industri kelapa sawit Indonesia memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan minyak nabati lainnya, terutama dari sisi produktivitas dan efisiensi penggunaan lahan.
Saat ini, luas perkebunan kelapa sawit nasional tercatat mencapai 16,83 juta hektar. Dengan basis lahan tersebut, produksi minyak sawit mentah (CPO) pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 48,12 juta ton.
Kapasitas ini membuat Indonesia tetap bertahan sebagai produsen sawit terbesar di dunia sekaligus pemasok penting minyak nabati global.
Selain berkontribusi besar terhadap devisa negara, sektor sawit juga menjadi sumber penghidupan bagi jutaan orang. Pemerintah mencatat lebih dari 16 juta tenaga kerja bergantung pada industri ini, termasuk sekitar 5,2 juta pekebun rakyat yang menjadi bagian penting dalam rantai produksi sawit nasional.
Roni menyebut pemerintah juga terus memperkuat pendampingan bagi pekebun melalui sejumlah strategi program, mulai dari peremajaan sawit, dukungan sarana dan prasarana produksi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penguatan riset dan inovasi untuk mendongkrak produktivitas dan kualitas hasil.
“Sawit menyerap banyak tenaga kerja. Oleh karena itu, produktivitas dan keinginan harus berjalan beriringan,” ujarnya.
Melalui penguatan standar ISPO dan percepatan hilirisasi di dalam negeri, pemerintah optimistis industri sawit Indonesia akan semakin tangguh menghadapi dinamika global.
Dengan tata kelola yang lebih kuat, sawit diharapkan tidak hanya menjadi penyukong perekonomian nasional, tetapi juga berperan dalam mendukung ketahanan pangan, energi, dan pembangunan berkelanjutan.
