KabarIndonesia.id — Pemerintah menargetkan Papua menjadi salah satu kawasan kunci dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto menilai Papua memiliki potensi energi yang sangat besar, terutama dari sumber terbarukan, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung swasembada energi sekaligus mempercepat pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
“Saya kira Papua mempunyai sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” ujar Presiden.
Presiden menjelaskan, pemerintah mendorong pengembangan energi terbarukan, khususnya tenaga surya dan tenaga air, sebagai solusi bagi wilayah terpencil di Papua.
Menurutnya, kemajuan teknologi membuat pemanfaatan energi surya semakin terjangkau, sementara pembangkit listrik tenaga air skala kecil dinilai cocok untuk daerah yang sulit dijangkau.
“Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” kata Presiden.
Selain itu, Presiden Prabowo juga mengarahkan pengembangan energi berbasis sumber daya lokal melalui bahan bakar nabati. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi jangka menengah pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi dan pangan di seluruh daerah dalam lima tahun ke depan.
Menurut Presiden, kemiskinan energi akan berdampak besar terhadap penguatan fiskal negara. Saat ini, impor bahan bakar minyak (BBM) Indonesia mencapai sekitar Rp520 triliun per tahun.
Pengurangan impor tersebut diperkirakan dapat menghemat ratusan triliun rupiah yang dapat dialokasikan kembali untuk pembangunan daerah.
“Bayangkan kalau kita bisa potong setengah, berarti ada 250 triliun. Apalagi kita bisa potong lima ratus triliun. Lima ratus triliun itu berarti tiap kabupaten bisa punya, kemungkinan bisa punya satu triliun tiap kabupaten,” ujarnya.
Presiden menambahkan, pemerintah telah menetapkan target konkret dalam pengurangan impor BBM. Mulai tahun depan, Indonesia diharapkan tidak lagi mengimpor tenaga surya dari luar negeri, dan tidak mengusulkan untuk mengizinkan impor bensin secara bertahap dalam empat tahun ke depan.
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan optimal, Presiden Prabowo meminta para gubernur dan bupati, khususnya di Papua, memperkuat koordinasi dengan Komite Percepatan Pembangunan, pemerintah pusat, Bappenas, serta kementerian terkait.
Kepala daerah juga diminta menyusun skala prioritas sesuai kebutuhan dan tantangan di wilayah masing-masing.
“Tidak mungkin kita bisa menyelesaikan semuanya seketika, tapi kalau kita punya prioritas saudara-saudara, kita akan mencocokkannya dengan kemampuan yang bisa kita lakukan sekarang,” tegas Presiden.
