KabarIndonesia.id — Muhammad Mardiono secara resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Muktamar X yang berlangsung di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9/2025).
Namun, pengesahan pucuk pimpinan partai berlambang Ka’bah itu tak lepas dari bayang-bayang polemik. Forum yang semestinya berjalan khidmat justru diwarnai kericuhan, meninggalkan sejumlah kader partai mengalami luka.
Mardiono menegaskan, dirinya mengetahui adanya pihak-pihak yang secara tidak sah mencoba memaksakan kepentingan pribadi ke dalam proses pemilihan. Menurutnya, figur-figur inilah yang memicu ketegangan dan menodai jalannya musyawarah. “Memang ada pihak lain yang membawa agenda pribadi secara ilegal hingga menimbulkan kegaduhan,” ujarnya, memberi sinyal kuat adanya intervensi eksternal dalam urusan internal partai.
Nama Mardiono bukan figur asing di PPP maupun panggung politik nasional. Lahir di Yogyakarta, 11 Juli 1957, ia dikenal sebagai politisi kawakan sekaligus pengusaha berpengaruh. Sebelum terpilih secara definitif, Mardiono telah mengemban amanah sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP sejak 5 September 2022. Ia juga tercatat pernah menjabat Wakil Ketua Umum DPP PPP dan Ketua DPW PPP Banten.
Kariernya di pemerintahan juga menorehkan jejak berarti. Sejak 21 Oktober 2024, ia dipercaya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan pada era Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, ia duduk sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) periode 2019–2022, dan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan sepanjang 2022–2024.
Di luar dunia politik, kiprah Mardiono menjalar luas ke ranah bisnis. Ia adalah CEO sekaligus pemilik berbagai perusahaan, antara lain PT Buana Centra Swakarsa (BCS) di bidang logistik, PT Walle Jasa Pratama, PT Albantani Cipta Niaga, serta PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Muámalah.
Keterlibatannya dalam dunia usaha juga terlihat lewat Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Banten. Ia pernah menduduki kursi Ketua Bidang Industri dan Perdagangan (2002–2007) serta Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Provinsi Banten (2007–2017).
Di arena politik lokal, PPP sempat mendorongnya maju sebagai calon Gubernur Banten pada 2017. Namun, ia menolak tawaran tersebut, memilih tetap berada di jalur peran yang telah lama digelutinya.
