KabarIndonesia — Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, mengingatkan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Peringatan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, saat memaparkan tren serapan APBD provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia Senin (11/08).
Berdasarkan data Sistem Informasi Daerah Kemendagri per 10 Agustus 2025, Kota Makassar menjadi salah satu daerah dengan penyerapan anggaran terendah. Realisasi pendapatan baru mencapai 47,81 persen, sementara realisasi belanja hanya 31,40 persen.
Angka ini menempatkan Makassar nyaris di posisi terakhir nasional, hanya unggul tipis dari Kota Subulussalam yang realisasi pendapatannya 37,56 persen dan belanjanya 28,50 persen.
Tito mengaku heran melihat capaian Makassar yang biasanya memiliki pendapatan dan belanja tinggi. “Makassar ini saya juga aneh, biasanya belanjanya tinggi, pendapatannya juga tinggi. Tapi sekarang pendapatannya 47,81 persen dan belanjanya baru 31,40 persen. Ini nanti membuat ekonominya melambat karena uang yang beredar dari pemerintah untuk menstimulasi sektor swasta kurang,” ujarnya.
Ia menegaskan, belanja daerah bukan sekadar penyerapan anggaran, melainkan instrumen vital untuk mendorong peredaran uang di masyarakat, memacu investasi swasta, dan memperkuat daya beli. Menurut Tito, daya beli yang kuat akan menggerakkan konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi nasional.
“Belanja pemerintah itu uang yang beredar dan menstimulasi perekonomian. Kalau daya beli kuat, konsumsi rumah tangga naik, dan konsumsi rumah tangga menyumbang 50 persen terhadap pertumbuhan ekonomi,” paparnya.
Tak hanya Makassar, Kemendagri mencatat tren realisasi APBD provinsi, kabupaten, dan kota tahun anggaran 2024–2025 memang menunjukkan banyak daerah yang lambat dalam belanja, meski target pendapatan telah tercapai atau mendekati capaian.
Tito menegaskan bahwa keterlambatan penyerapan anggaran akan berdampak langsung pada melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia meminta pemerintah daerah segera mempercepat realisasi belanja, terutama untuk program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat. “Semakin cepat anggaran dibelanjakan, semakin cepat pula roda ekonomi berputar,” pungkasnya.
