KabarIndonesia.id — Komisi XI DPR RI mulai menguji calon pengawal stabilitas ekonomi nasional. Uji kelayakan dan kepatutan terhadap kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) resmi digelar sebagai bagian dari proses pengisian jabatan strategis bank sentral untuk periode lima tahun ke depan.
Calon pertama yang menjalani uji kelayakan adalah Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Solikin M. Juhro. Proses uji kelayakan berlangsung di Ruang Komisi XI DPR RI, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. Ia menyatakan rapat telah memenuhi ketentuan tata tertib DPR karena dihadiri 20 anggota dari delapan fraksi.
“Dihadiri sebanyak 20 anggota dari delapan fraksi dan sesuai Pasal 279 dan 281 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat ini telah memenuhi syarat,” kata Misbakhun saat membuka rapat.
Ia menyatakan rapat mendengar pendapat umum tersebut bersifat terbuka dan dapat diakses publik.
Menurut Misbakhun, uji kelayakan ini menjadi momentum penting bagi DPR untuk memastikan Bank Indonesia tetap mampu menjalankan mandat utamanya dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, sekaligus mempertahankan independensi dari tekanan politik maupun kepentingan jangka pendek.
“Pergantian ini untuk masa jabatan lima tahun.Salah satunya Pak Solikin M. Juhro yang diusulkan Presiden melalui pimpinan DPR, berdasarkan usulan Gubernur Bank Indonesia,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Solikin M. Juhro menegaskan komitmennya menjaga stabilitas makroekonomi dan moneter sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Ia mengusung tema “Memperkuat Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi, Berdaya Tahan, dan Inklusif untuk Indonesia Maju.”
Solikin menilai pertumbuhan ekonomi yang kuat tidak akan tercapai tanpa stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi yang terkendali, serta sistem keuangan yang sehat dan kredibel.
“Tema ini kami pandang sangat strategis dan relevan karena sejalan dengan arah kebijakan pemerintah, sekaligus menjaga peran Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dan dipercaya publik,” ujarnya.
Ia juga memaparkan kerangka Strategi Semangka sebagai pendekatan kebijakan terpadu, yang mencakup penguatan stabilitas makroekonomi dan keuangan, inovasi kebijakan makroprudensial, navigasi stabilitas harga pangan, hingga penguatan digitalisasi sistem pembayaran.
Menurut Solikin, kebijakan moneter dan makroprudensial harus dijalankan secara kredibel dan konsisten agar Bank Indonesia tetap independen dalam merespons dinamika global, termasuk tekanan inflasi dan volatilitas pasar keuangan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah tanpa mengurangi independensi bank sentral, terutama dalam mendukung reformasi struktural, penguatan UMKM dan ekonomi kreatif, serta pengembangan ekonomi syariah dan pesantren sebagai sumber pertumbuhan baru.
Komisi XI DPR RI menjadwalkan uji kelayakan terhadap tiga calon Deputi Gubernur BI pada Jumat, 23 Januari 2026 dan Senin, 26 Januari 2026.
Dua calon lainnya adalah Dicky Kartikoyono dan Thomas Djiwandono , yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.
“Jumat dan Senin (pekan depan) fit andproper test. Jumat kemungkinan satu, Senin dua calon sekaligus, lalu kita ambil keputusan sehingga Selasa bisa ditetapkan dalam rapat paripurna. Fit andproper test ini terbuka,” ungkap Misbakhun.
Nama ketiga tersebut diusulkan Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Deputi Gubernur BI Juda Agung.
Misbakhun menegaskan DPR tidak ingin terjebak pada dikotomi kebijakan moneter dan fiskal, melainkan fokus pada hasil kebijakan yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita tidak perlu mempertentangkan moneter atau fiskal. Yang penting adalah bagaimana kebijakan yang dihasilkan tetap menjaga independensi Bank Indonesia, responsif terhadap tantangan ekonomi, dan memberi dampak positif bagi masyarakat,” kata Misbakhun.
