KabarIndonesia.id — Rencana pemerintah perkebunan kelapa sawit di Papua sebagai bagian dari pengembangan strategi ketahanan energi nasional menuai sorotan tajam dari DPR RI. Kebijakan yang didorong oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai berpotensi mengancam kelestarian hutan serta hak-hak masyarakat adat di Bumi Cenderawasih.
Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan gagasan agar Papua tidak hanya menjadi wilayah strategis energi terbarukan, tetapi juga dikembangkan sebagai lumbung energi berbasis bahan bakar nabati melalui penanaman kelapa sawit dan tebu.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI Cheroline Chrisye Makalew menyampaikan sikap kritis. Ia menegaskan bahwa rencana ekspansi sawit di Papua tidak bisa dipandang semata-mata dari sudut pandang sasaran energi nasional.
Cheroline menilai kebijakan tersebut harus dikaji secara mendalam, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Papua serta kelestarian lingkungan.
“Papua bukan lahan kosong yang bisa diperlakukan sebagai objek eksperimen kebijakan energi. Papua adalah ruang hidup masyarakat adat, kawasan hutan tropis terakhir Indonesia, dan benteng ekologis dunia,” ujar Cheroline dalam keterangan tertulis, dikuti Sabtu (20/12/2025).
Ia mengingatkan, pengalaman panjang industri kelapa sawit di berbagai wilayah Indonesia kerap meninggalkan permasalahan serius, mulai dari deforestasi, konflik agraria, ketimpangan ekonomi, hingga kerusakan ekosistem. Jika pola serupa diterapkan di Papua, dampaknya akan jauh lebih besar.
“Ironisnya jika minyak dan gas bumi yang sudah dieksploitasi puluhan tahun saja belum mampu menghadirkan energi keadilan, BBM satu harga belum merata, subsidi gas belum dinikmati seluruh masyarakat Papua, lalu kini solusi yang ditawarkan justru ekspansi sawit,” papar Legislator Daerah Pemilihan Papua Barat itu.
Cheroline juga menyaring arah transisi energi yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, jika pemerintah benar-benar berkomitmen pada keberlanjutan energi dan keinginan masa depan, seharusnya fokus diarahkan pada pengembangan energi terbarukan yang lebih adil dan ramah lingkungan.
“Sawit adalah tanaman monokultur dengan dampak ekologis yang cukup serius yah. Pemerintah seharusnya tidak miskin energi, melainkan berani mengembangkan sumber energi terbarukan seperti surya, angin, udara, serta bioenergi berbasis komunitas yang lebih adil dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat, Cheroline menekankan bahwa setiap kebijakan strategis negara, khususnya yang menyangkut Papua, wajib dikaji secara komprehensif, berbasis data, dan melibatkan partisipasi masyarakat, terutama masyarakat adat. Ia mengingatkan agar pembangunan tidak justru memicu konflik baru dan kerusakan ruang hidup.
“Pelibatan partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat adat, adalah kewajiban dalam setiap strategi kebijakan di Papua. Jangan sampai pembangunan justru menimbulkan ketidakadilan dan luka sosial baru,” tutup Cheroline.
Lebih lanjut, Cheroline mendesak pemerintah membuka ruang dialog publik secara luas dengan melibatkan DPR, akademisi, tokoh adat, gereja, serta masyarakat sipil sebelum mengambil keputusan yang berdampak besar dan jangka panjang bagi Papua dan Indonesia.
