KabarIndonesia.id — Presiden Prabowo Subianto memaparkan langsung langkah diplomasi Indonesia di Timur Tengah saat bersilaturahmi dengan para ulama dan tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3/2026) malam.
Pertemuan itu menjadi ruang dialog antara pemerintah dan tokoh agama untuk membahas dinamika geopolitik global, termasuk upaya Indonesia mendorong perdamaian di kawasan tersebut.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, Presiden Prabowo menjelaskan alasan dan proses panjang di balik keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP).
Penjelasan tersebut disampaikan kembali oleh Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Muhadjir Effendy, usai mengikuti agenda di Istana.
“Jadi beliau menegaskan bahwa keterlibatan beliau di BoP itu tidak serta-merta, tetapi sudah melalui proses yang panjang, sudah dibicarakan dengan beberapa pimpinan negara yang ada di wilayah, terutama wilayah Teluk, yang kemudian setuju untuk bergabung,” ujar Muhadjir.
Muhadjir mengatakan, Presiden Prabowo memilih strategi perjuangan dari dalam, yakni memperjuangkan perdamaian dari dalam forum tersebut.
Menurutnya, langkah itu tetap berada dalam koridor konstitusi Indonesia dan sejalan dengan komitmen terhadap solusi dua negara.
“Jadi setelah selama ini kita berada di luar, kita sekarang mencoba berjuang dari dalam. Dan insyaallah apa yang akan dia lakukan nanti adalah tetap berada di dalam koridor konstitusi kita, terutama di dalam pembukaan undang-undang dasar kita, dan kemudian juga tetap berkomitmen pada tujuan awal, yaitu terciptanya dua negara yang berkoeksistensi damai, yaitu negara merdeka Palestina dan Israel,” jelasnya.
Ia menegaskan, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina tetap menjadi pegangan utama Indonesia dalam setiap langkah diplomasi yang dilakukan pemerintah.
“Oleh karena itu, ke depan kita harus terus berupaya apapun resikonya, apapun konsekuensinya, ikhtiar untuk membangun Palestina merdeka itu harus terwujud. Dan itu tercantum di dalam perjanjian 20 poin, di poin 19 dan poin 20 itu tegas bahwa memang tujuan BoP itu adalah terwujudnya negara Palestina, berkoeksistensi dengan Israel. Saya kira itu yang jadi pegangan kita, dengan demikian tadi para ulama, para tokoh-tokoh agama, semuanya sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden,” lanjutnya.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid yang juga menjabat sebagai Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana menyampaikan bahwa pemerintah tetap membuka ruang terhadap kritik dan berbagai pandangan yang berkembang di terkait masyarakat Indonesia dalam forum tersebut.
Namun, ia menegaskan diplomasi tetap menjadi jalur yang dipilih Indonesia untuk mendorong perdamaian.
“Tapi kalau ada yang menyarankan seperti itu, pemerintah tidak anti kritik, kita mendengarkan sambil mencermati keadaan, tapi kita akan membuktikan di lapangan bahwa diplomasi ini jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian, bukan dengan jalan peperangan,” ucap Nusron.
Pandangan serupa yang disampaikan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. Ia menilai keberadaan Indonesia dalam forum tersebut dapat menjadi instrumen untuk mendorong deeskalasi konflik di Timur Tengah, termasuk ketegangan yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Menurut Yahya, forum itu juga dapat dimanfaatkan untuk membuka jalan diplomasi menuju perdamaian.
“Kalau perlu misalnya Indonesia bisa menyatakan bahwa agenda-agenda BoP ditahan sampai ada perundingan untuk deeskalasi dan perdamaian dari perang Amerika-Israel melawan Iran ini,” katanya.
Yahya menambahkan, meskipun forum tersebut masih berada pada tahap awal pembicaraan, keterlibatan Indonesia dengan sejumlah negara Timur Tengah membuka peluang yang besar untuk memperkuat upaya perdamaian di kawasan.
“Semua itu nantinya bisa menjadi instrumen untuk menjadikan BoP ini justru mendorong terjadinya deeskalasi dan perdamaian dari perang yang sekarang sedang terjadi terkait dengan Iran,” jelasnya.
