KabarIndonesia.id — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap praktik penyelundupan beras ilegal di tengah kondisi stok nasional yang justru surplus.
Temuan tersebut mencuat saat Mentan Amran melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, menyusul penangkapan ribuan ton beras yang masuk tanpa prosedur karantina dan kepabeanan.
Di hadapan jajaran Bea Cukai, Karantina, TNI-Polri, serta pemerintah daerah, Mentan Amran menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap petani dan ancaman serius bagi kedaulatan pangan nasional.
“Ini tidak boleh dibiarkan. Kita sudah swasembada, stok beras nasional lebih dari 3 juta ton. Tapi masih ada pihak-pihak yang memasukkan beras secara ilegal. Ini mengganggu petani kita, 115 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan hidup dari pertanian,” tegas Mentan Amran dalam keterangannya, Senin (19/1/2026).
Berdasarkan hasil penindakan aparat, sebanyak 1.000 ton beras ilegal berhasil diamankan. Dari jumlah tersebut, 345 ton masih tersimpan di gudang Bea Cukai.
Beras itu diangkut menggunakan enam kapal dari kawasan FTZ Tanjung Pinang, daerah yang secara faktual bukan wilayah penghasil beras, dengan tujuan didistribusikan ke sejumlah daerah sentra produksi seperti Palembang dan Riau.
Mentan Amran menilai pola pengiriman tersebut janggal dan memperkuat dugaan adanya praktik penyelundupan diselenggarakan.
“Bayangkan, beras dikirim dari daerah yang tidak punya sawah ke wilayah yang justru surplus. Ini harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya berhenti di pelaku lapangan,” ujarnya.
Tak hanya beras, aparat juga mengamankan sejumlah komoditas pangan lain, antara lain gula pasir, cabai kering, bawang merah, dan bawang putih.
Seluruh barang yang diketahui tidak dilengkapi sertifikat karantina, tidak melalui pintu pengeluaran resmi, serta tidak dilaporkan kepada pejabat yang berwenang.
Sebagian besar barang bukti dilelang sesuai ketentuan hukum, sementara komoditas berisiko tinggi dirusak.
Mentan Amran mengingatkan bahwa pelanggaran aturan garansi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga membawa risiko besar terhadap kesehatan sektor pertanian dan peternakan nasional.
“Tidak peduli satu ton atau satu juta ton, kalau masuk tanpa prosedur karantina, dampaknya sama-sama berbahaya. Negara bisa rugi besar, petani dan peternak yang paling menderita,” tegasnya.
Ia mencontohkan kasus masuknya penyakit mulut dan kuku (PMK) beberapa tahun lalu yang menyebabkan kerugian hingga Rp135 triliun akibat kematian jutaan ternak.
Dalam penanganan kasus ini, Mentan Amran memastikan pemerintah akan melibatkan Satgas Mabes, Polda, TNI, Kejaksaan, Bea Cukai, dan Karantina, sejalan dengan Arahan Presiden RI untuk menindak tegas kejahatan pangan.
“Kami akan jaga petani, jaga pangan, dan jaga negara. Tidak ada toleransi untuk melakukan tindakan ilegal seperti ini,” tegasnya.
Stok Nasional Surplus, Bulog Diminta Perkuat Distribusi di Kepri
Di sisi lain, Mentan Amran menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga menyiapkan solusi konkret untuk menjamin ketersediaan beras di seluruh wilayah Kepulauan Riau, termasuk Batam.
Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah pembangunan gudang Bulog di Tanjung Balai Karimun sebagai simpul distribusi beras dalam negeri.
Penegasan tersebut disampaikan Mentan Amran saat kunjungan kerja di wilayah tersebut. Ia menekankan bahwa secara nasional Indonesia berada dalam kondisi surplus beras dengan stok tertinggi sepanjang sejarah.
“Secara nasional kita surplus. Stok akhir tahun kita 3,2 juta ton, tidak pernah terjadi selama Republik ini berdiri. Tidak ada alasan Kepri kekurangan beras,” tegasnya.
Mentan Amran meminta Bulog bertanggung jawab penuh dalam menjaga pasokan beras di Kepulauan Riau. Ia juga memastikan pembangunan gudang Bulog akan menjadi bagian dari penguatan sistem logistik pangan nasional.
“Kita akan bangun gudang di sini. Gudangnya harus penuh. Jangan sampai ada alasan kekurangan beras di Kepri,” ujarnya.
Menurut Mentan Amran, keberadaan gudang Bulog di Tanjung Balai Karimun akan menutup celah masuknya beras ilegal, sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat Batam dan wilayah sekitarnya terpenuhi dari produksi dalam negeri.
“Bulog nanti yang mensuplai. Nasional kita aman, jadi daerah harus aman,” katanya.
Ia menegaskan, pemerataan distribusi beras merupakan bagian dari kebijakan Presiden RI untuk menjaga stabilitas pangan nasional, melindungi petani, dan memastikan harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat.
“Kebijakan Bapak Presiden jelas, apa yang terbaik untuk rakyat itu dilakukan. HPP naik untuk petani, HET dipasang untuk konsumen. Tapi jangan ada selundupan,” tutupnya.
