KabarIndonesia.id — Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra tidak hanya merusak kelangsungan hidup manusia, tetapi juga berdampak buruk pada sektor peternakan. Ratusan ribu hewan ternak terdampak, membuat peternak kehilangan sumber penghidupan sekaligus modal usaha.
Anggota Komisi IV DPR RI, Hindun Anisah, mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam menyalurkan bantuan bagi peternak yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Menurutnya, kebijakan tersebut mencerminkan kehadiran negara bagi kelompok masyarakat yang sering mendapat perhatian dalam penanganan pascabencana.
“Kami menyambut bantuan baik ini. Selama ini peternak sering kali terabaikan, padahal saat ternak hanyut atau mati, mereka praktis kehilangan mata pencaharian. Dukungan pemerintah adalah kunci agar mereka bisa bangkit kembali. Kendati demikian harus ada pengawasan ketat dalam proses penyalurannya,” ujar Hindun dalam rilisnya dikutip, Selasa (6/1/2026).
Berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan) per 31 Desember 2025, jumlah hewan ternak yang terdampak banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut mencapai 778.922 ekor.
Rinciannya meliputi unggas sebanyak 622.154 ekor, dengan jumlah terbanyak di Aceh mencapai 454.543 ekor. Sementara ternak kambing dan domba tercatat 113.325 ekor, sebagian besar juga berada di Aceh sebanyak 110.159 ekor.
Untuk sapi dan kerbau, jumlah terdampak mencapai 38.393 ekor, dengan Aceh kembali menjadi wilayah paling terdampak sebanyak 36.337 ekor.
Hindun menegaskan, intervensi pemerintah menjadi sangat krusial karena peternak tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga aset utama produksi seperti ternak dan kandang.
Ia menilai penyelamatan sektor peternakan bukan semata-mata bantuan sosial, melainkan bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional.
Ia mengingatkan, gangguan pada sektor peternakan berpotensi memicu kelangkaan serta kenaikan harga komoditas pangan seperti daging, telur, dan susu.
“Negara tidak boleh abai terhadap efek berantai ini. Jika peternak dibiarkan berjuang sendiri, dampaknya akan membebani masyarakat luas melalui kenaikan harga pangan,” tegas legislator asal Jawa Tengah tersebut.
Meski mengapresiasi pendataan yang dilakukan Kementan, Hindun mendorong agar penyaluran bantuan dilakukan secara cepat, transparan, dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masing-masing peternak. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan.
“Bantuan harus disesuaikan dengan jenis ternaknya karena kebutuhan peternak sapi berbeda dengan peternak unggas. Ke depan, pemerintah juga harus menyiapkan program pemulihan jangka panjang agar mereka kembali mandiri,” pungkas politisi Fraksi PKB itu.
