KabarIndonesia.id — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, mengatakan pihaknya tengah merumuskan sikap diplomasi parlemen Indonesia dalam merespons konflik global yang kian memanas, khususnya menjelang sidang Inter-Parliamentary Union (IPU).
“Hari ini kami, pimpinan BKSAP bersama anggota melakukan rapat dan diskusi mengenai prospek diplomasi parlemen dalam menghadapi konflik global,” ujar Syahrul usai Rapat Koordinasi dan Diskusi BKSAP DPR RI bertema Prospek Diplomasi Parlemen di Tengah Konflik Global, dikutip Kamis (9/4/2026).
Ia menyoroti eskalasi konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang dinilai telah melampaui skala kawasan dan berdampak secara global.
“Kita tahu bahwasanya sekarang ini sudah lebih dari satu bulan konflik antara Iran versus Amerika dan Israel. Dan ini tidak hanya konflik kawasan tetapi ini sudah membawa sampai kepada konflik global,” katanya.
Menurutnya, konflik tersebut turut memengaruhi berbagai sektor strategis, mulai dari energi hingga ekonomi, serta berdampak pada kehidupan masyarakat luas.
“Dan mempengaruhi banyak hal tentang energi, tentang ekonomi, dan tentu saja akan menyentuh banyak elemen dan banyak institusi, begitu juga ruang lingkup kehidupan kita yang terganggu tentunya,” lanjutnya.
Dalam konteks tersebut, BKSAP membahas peran diplomasi parlemen sebagai jalur alternatif untuk merespons dinamika global. Terlebih dalam waktu dekat, DPR RI akan menghadiri sidang IPU yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 19 April di Turki.
“IPU ini adalah kumpulan dari parlemen-parlemen dunia yang akan bersidang di Turki. Kita mendiskusikan apa sikap-sikap kita dalam menyampaikan, nanti ada kesempatan Indonesia akan menyampaikan pidatonya di IPU tersebut, apa yang harus kita singgung, bagaimana sikap-sikap kita,” ujarnya.
Syahrul menjelaskan, diplomasi parlemen merupakan jalur kedua atau second track diplomacy yang dapat melengkapi diplomasi pemerintah. Menurutnya, jalur ini memungkinkan pendekatan yang lebih fleksibel, baik secara formal maupun informal.
“Teman-teman sepakat bahwasannya diplomasi parlemen ini adalah second track diplomacy. Ada kadang-kadang sekat-sekat yang menjadi hambatan bagi diplomasi pemerintah dalam menentukan sikap. Nah barangkali ruang-ruang kosong ini bisa diisi oleh parlemen,” katanya.
Sejalan dengan itu, Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Rachmat Gobel, menyebut konflik geopolitik tersebut tidak hanya berdampak pada stabilitas politik dunia, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kondisi ekonomi nasional yang harus diantisipasi secara serius oleh Indonesia.
“Ini perlu dibahas, terus tentu apa yang bisa kita ambil hikmah daripada isu politik dunia ini, dan apa yang harus terjadi, bagaimana Indonesia berperan untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di dunia,” ujar Gobel dalam Rapat Koordinasi dan Diskusi BKSAP DPR RI di Tangerang, dikutip Kamis (9/4/2026).
Dampak Global, Ancaman Nyata bagi Perekonomian
Gobel menilai konflik yang melibatkan kekuatan global tersebut telah memicu pemanasan ekonomi, mulai dari membekukan harga energi hingga gangguan rantai pasok global. Kondisi ini juga mempengaruhi stabilitas perekonomian Indonesia.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya langkah-langkah strategi untuk memperkuat posisi Indonesia, tidak hanya melalui kebijakan dalam negeri, tetapi juga melalui diplomasi aktif di forum internasional.
Diplomasi Parlemen Perlu Diperkuat
Dalam konteks tersebut, diplomasi parlemen dinilai menjadi instrumen penting untuk memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus berkontribusi dalam penyelesaian konflik global secara damai.
Forum seperti IPU, kata Gobel, dapat dimanfaatkan Indonesia untuk memperkuat peran dalam mendorong stabilitas global dan kerja sama antarnegara.
Kemandirian Ekonomi Jadi Kunci
Selain diplomasi, Gobel menekankan pentingnya membangun kemandirian ekonomi nasional sebagai respons terhadap lingkungan global. Ia menilai ketergantungan Indonesia terhadap impor masih tinggi, meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah.
“Hikmah apa yang bisa kita ambil? Tentu adalah kita harus bisa membangun kemandirian. Mengambil contoh bagaimana Iran bertahan, ini bisa kita ambil,” ujarnya.
Menurutnya, Indonesia perlu belajar dari negara lain yang mampu bertahan di tengah tekanan global, baik dari negara dengan keterbatasan sumber daya seperti Jepang maupun negara yang menghadapi tekanan geopolitik seperti Iran.
“Kita tidak hanya bicara politiknya saja, tapi bicara juga ekonominya. Kita punya semuanya, kenapa kita tidak bisa itu?” tegasnya.
Momentum Perkuat Posisi Indonesia
Gobel menegaskan, dinamika global saat ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat Indonesia, baik di kancah internasional maupun dalam posisi pembangunan ekonomi nasional.
Dengan kombinasi diplomasi aktif dan kemandirian ekonomi, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi negara yang lebih tangguh dan berdaya saing di tengah gejolak global.
