News  

Presiden Prabowo Minta Pengawasan Diperketat, Dana Pemulihan Bencana Capai Rp51,81 Triliun

Presiden Prabowo Minta Pengawasan Diperketat, Dana Pemulihan Bencana Capai Rp51,81 Triliun
Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung sejumlah titik terdampak bencana di Kabupaten Bireuen, Aceh (Dok : Ist).

KabarIndonesia.id — Di tengah upaya memulihkan wilayah Sumatra dari banjir dan longsor besar, Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras: tidak boleh ada satu pun pejabat yang bermain-main dengan anggaran bencana. Pesan itu ditegaskan langsung dalam rapat penanganan darurat di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025), sebagai alarm moral bagi seluruh aparatur negara di masa krisis.

Prabowo menekankan bahwa seluruh kekayaan negara harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, terutama saat masyarakat kehilangan rumah, akses, hingga mata pencaharian.

“Kita membutuhkan setiap kemampuan dan setiap uang kita untuk mengatasi kesulitan rakyat,” ujarnya.

Ia meminta para menteri, kepala lembaga, hingga pimpinan daerah untuk memperketat pengawasan di masing-masing lini agar tidak terjadi penyimpangan proyek maupun distribusi bantuan. Apalagi manipulasi anggaran, penggelembungan harga, maupun penyalahgunaan kewenangan.

Dalam arahannya, Presiden memperingatkan dengan keras agar tak ada yang memanfaatkan kesedihan warga untuk memperkaya diri sendiri.

“Saya tidak mau ada yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri,” katanya menekankan.

Instruksi ini juga ditujukan kepada Polri dan aparat pengawasan daerah. Presiden menuntut agar setiap indikasi kondisi, terutama terkait pengadaan dan distribusi logistik, dicatat dan diproses tanpa kompromi.

Seruan tegas tersebut hadir di tengah percepatan pembangunan perumahan sementara dan perbaikan infrastruktur yang rusak parah. Dengan kebutuhan anggaran mencapai puluhan triliun rupiah, Prabowo menilai pengawasan adalah kunci agar dana publik tepat sasaran.

“Jangan ada yang main-main. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting,” tegasnya menutup Arah.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan bahwa total kebutuhan anggaran untuk memulihkan kerusakan di tiga provinsi Sumatera mencapai lebih dari Rp51,81 triliun.

Ia memperkirakan, Aceh membutuhkan sekitar Rp25,41 triliun, Sumatera Utara sekitar Rp12,88 triliun, dan Sumatera Barat memerlukan sekitar Rp13,52 triliun untuk rehabilitasi serta rekonstruksi menuju kondisi semula.