KabarIndonesia.id — Presiden Prabowo Subianto menyoroti lambannya proses perizinan usaha di Indonesia yang dinilai masih membebani dunia usaha dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam pidatonya di DPR RI, Presiden bahkan membandingkan proses izin usaha di Indonesia dengan Malaysia yang dinilai jauh lebih cepat.
“Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan,” tegasPrabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, dikutip Kamis (21/5/2026).
Dalam pidatonya, Presiden menegaskan penguatan tata kelola sumber daya alam dan peran negara dalam perekonomian tidak berarti mengurangi ruang sektor swasta.
Menurutnya, Indonesia justru membutuhkan sektor swasta yang besar, inovatif, dan mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kita perlu sektor swasta, kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita membutuhkan sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan lain-lain,” ungkap Presiden.
Prabowo menjelaskan model ekonomi Indonesia adalah ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah yang menggabungkan peran negara dan mekanisme pasar dengan prinsip keadilan sosial dan gotong royong.
“Ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah, ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme,” ungkapnya.
Presiden juga menekankan pentingnya mencetak lebih banyak pengusaha baru, terutama dari kalangan anak muda.
Pemerintah, kata Prabowo, tengah menyiapkan pendidikan kewirausahaan atau kewirausahaan agar generasi muda tidak hanya bergantung pada pekerjaan sebagai aparatur negara.
Selain pendidikan, pemerintah juga akan memperkuat akses pembiayaan untuk startup dan usaha rintisan.
“Setelah dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus mendorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh menjadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru,” lanjut Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo turut meminta bank-bank Himbara agar lebih berpihak pada usaha kecil dan masyarakat rendah.
Presiden menilai akses kredit selama ini masih terlalu banyak diberikan kepada kelompok usaha besar yang sudah mapan.
“Saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Jangan dia lagi, dia lagi, yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama menerima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih sayang kepada mereka,” ucapnya.
Prabowo menegaskan upaya perbaikan iklim harus dimulai dari reformasi birokrasi dan percepatan perizinan.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak menjadi penghambat investasi melalui proses administrasi yang lambat dan membuka ruang pungutan pembohong.
Selain itu, Presiden menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, swasta, UMKM, dan seluruh elemen bangsa dalam membangun perekonomian nasional.
“Bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini—pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, pemerintah pusat, pemerintah daerah—semuanya kita kerja sama, semuanya memiliki rasa panggilan yang sama, kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa,” jelasnya.
