KabarIndoneisa.id — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa arah dan kebijakan politik luar negeri Indonesia sepenuhnya berada dalam kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Penegasan ini menjadi benang merah dalam pertemuan Presiden dengan tokoh dan akademisi politik luar negeri di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan pertemuan tersebut diadakan untuk menjelaskan sekaligus menjelaskan arah politik luar negeri Indonesia secara terbuka bersama para pemangku kepentingan.
“(Pertemuan) dalam rangka menjelaskan, kemudian berdiskusi dan juga menyampaikan arah-arah politik luar negeri di mana dia sebagai kepala negara, kepala pemerintahan memegang kekuasaan penuh sebagai penentu arah kebijakan dan politik luar negeri Indonesia,” ucap Menlu Sugiono dalam keterangannya, dikutip Kamis (5/2/2026).
Sugiono menjelaskan, forum tersebut diikuti para pengamat hubungan internasional, pegiat diplomasi, mantan menteri dan wakil menteri luar negeri, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI.
Diskusi berlangsung dua arah dan terbuka, dengan pertukaran pandangan yang dinilai saling menguatkan.
“Masing-masing juga beberapa tokoh menyampaikan pandangan mereka, kemudian pemikiran-pemikiran mereka, pertimbangan-pertimbangan yang pada intinya juga saya kira ya merupakan satu hal yang sebenarnya sudah koheren, sudah ada dalam pertimbangan dan pemikiran yang sama, sehingga diskusi yang terjadi menurut saya merupakan hal yang saling memperkuat,” katanya.
Menurut Sugiono, perbedaan perspektif yang muncul justru memperkaya diskusi tanpa menimbulkan polarisasi tajam.
“Saya tidak melihat pro dan kontra, tapi tentu saja dari satu hal ada perspektif yang berbeda yang dibicarakan dan pada intinya melihat segala sesuatu khususnya tentang politik luar negeri ini sebagai satu hal yang sama,” tambah Menlu.
Ke depan, pemerintah berencana menjadikan pertemuan serupa sebagai agenda rutin guna menyamakan persepsi dan memperkuat pemahaman bersama mengenai arah kebijakan luar negeri di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
“Sesuai tadi apa yang jadi Arah untuk menjadikan acara serupa sebagai satu agenda yang bersifat rutin, sehingga bisa tercapai satu pemahaman atau frekuensi yang sama tentang arah dan kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden, khususnya mengenai arah serta kebijakan politik luar negeri,” katanya.
Menlu Sugiono juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tokoh yang hadir dan berpartisipasi aktif dalam diskusi tersebut.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua undangan yang bersedia hadir memenuhi undangan Bapak Presiden pada sore hingga malam hari ini,” ucap Menlu.
Sementara itu, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengaku terkejut dengan suasana pertemuan yang dinilainya sangat terbuka dan dialogis. Ia menyebut diskusi berlangsung jauh dari kesan satu arah.
“Pertama saya agak kaget, kenapa? Karena kita cukup banyak mendengar cerita mengenai pertemuan dengan Presiden yang satu arah, top down. Tapi yang saya lihat hari ini saya kaget karena suasananya benar-benar terbuka,” ujar Dino kepada media awak usai pertemuan.
Dino menambahkan, tidak ada topik yang menarik dalam diskusi. Berbagai risiko, opsi kebijakan, hingga tantangan global dibahas secara terbuka dan ditanggapi langsung oleh Presiden.
“Dan diskusi ini tidak ada batasannya, tidak ada yang bilang kita tidak boleh nanya ini, tidak boleh nanya itu, tapi sangat terbuka dan diskusi ini dua arah, jadi bukan satu arah,” lanjutnya.
Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menilai pertemuan tersebut memberikan banyak pencerahan, terutama terkait isu-isu diplomasi yang selama ini sulit diakses publik.
Menurutnya, keterbatasan informasi sering memunculkan persepsi yang tidak utuh.
“Karena itu satu kesempatan berharga, waktu sore ini kami mendapat pencerahan dan banyak informasi yang tidak kami ketahui,” ungkapnya.
Senada, mantan Menlu Alwi Shihab menegaskan bahwa pertemuan tersebut mencerminkan konsistensi sikap Indonesia terhadap perjuangan Palestina, termasuk komitmen pada solusi dua negara.
“Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmen terhadap perjuangan Palestina, dan tetap menginginkan adanya solusi dua negara. Itu kalau istilah awamnya, itu adalah harga mati. Solusi dua negara,” tegasnya.
Adapun tokoh diplomasi senior Jusuf Wanandi menilai Presiden Prabowo telah memberikan penjelasan yang komprehensif dan mendalam, bahkan menjawab sejumlah isu sebelum sempat dibahas.
“Jadi ini adalah kesempatan saya kira yang dibuka oleh Bapak Presiden yang harus kita hargai dan harus dapat kita gunakan bersama,” tuturnya.
Pertemuan tersebut mencerminkan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk membangun komunikasi yang inklusif dan transparan, sekaligus menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dijalankan secara berdaulat, terukur, dan tetap berpijak pada kepentingan nasional serta nilai kemanusiaan global.
