KabarIndonesia.id — Kepastian mengenai pembentukan tim investigasi independen atau Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menelisik kerusuhan pada akhir Agustus 2025 masih menggantung tanpa kejelasan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa hingga kini belum ada instruksi dari Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pembentukan tim tersebut.
Ketidakpastian ini dipandang Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, sebagai indikasi keengganan pemerintah membongkar aktor intelektual di balik tragedi tersebut. “Pemerintah dengan segala kewenangannya justru kalah oleh media yang berhasil menguak banyak hal, kalah pula oleh masyarakat sipil yang sudah membongkar berbagai fakta,” ujar Isnur saat ditemui di Kantor ICW, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Ia menilai absennya langkah tegas pemerintah mencerminkan ketidakhadiran negara dalam mengusut peristiwa besar itu. “Yang kami lihat, ada kekosongan kepemimpinan. Pemerintah tampak tak sanggup menganalisis, mengurai, dan menemukan akar masalah kerusuhan,” ungkapnya.
Lebih jauh, Isnur menuding keengganan tersebut tercermin dari kriminalisasi yang justru menimpa para aktivis. “Alih-alih mengusut dalang, pemerintah malah menjerat aktivis yang memperjuangkan perlindungan HAM, memberikan bantuan hukum, dan menyuarakan demokrasi yang lebih akuntabel,” ujarnya.
Isnur menekankan, pembentukan TGPF semakin mendesak untuk mengidentifikasi siapa yang menjadi pengendali utama kerusuhan. Menurutnya, aparat kepolisian hanya menyentuh sisi pidana tanpa membedah pola kekerasan yang terjadi. “Bagaimana pola kekerasannya? Siapa aktor yang muncul tiba-tiba, dari mana alat digunakan, bagaimana arus keuangan mengalir—semua itu tak pernah dibuka,” tegasnya.
Jika pemerintah pada akhirnya menolak membentuk TGPF, Isnur menyebut hal itu akan menimbulkan tanda tanya besar. “Masyarakat justru akan curiga. Mengapa pemerintah enggan membuka? Apa yang sebenarnya disembunyikan?” katanya.
“Jangan-jangan ada sesuatu yang ditutup-tutupi kekuasaan. Lalu malah melempar kesalahan, mengambinghitamkan tokoh masyarakat sipil seperti Delpedro,” pungkasnya.
