KABARINDONESIA.ID – Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melaporkan, sepanjang tahun 2023, ada 4 (empat) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Indonesia harus menutup operasionalnya. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat bahwa rata-rata BPR yang gulung tikar per tahun selama 18 tahun terakhir berkisar antara 6 hingga 7 bank.
Ketua Dewan Komisioner DK LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa jatuhnya empat BPR tahun ini menandakan kembalinya tren rata-rata penutupan BPR.
“Tahun lalu tidak ada yang jatuh, tahun ini empat. Jadi mungkin kita akan kembali ke rata-rata,” kata Purbaya dalam LPS Awards pekan lalu.
Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa penurunan ini tidak semata-mata karena kondisi ekonomi yang memburuk. Lebih tepatnya, penutupan ini disebabkan oleh kesalahan dalam tata kelola bank.
“Tapi biasanya mereka jatuh karena fraud, pengurusnya yang nyolong uangnya sehingga banknya jadi korban,” tambah Purbaya.
Keempat BPR yang mengalami penutupan sepanjang tahun 2023 diketahui memiliki tata kelola yang buruk, menyebabkan arus keuangan yang tidak sehat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Persada Guna pada 4 Desember 2023, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-84D.032023.
Plt Kepala OJK Malang, Ismirani Saputri, menjelaskan bahwa pada 31 Juli 2023, OJK telah menetapkan BPR Persada Guna dalam status pengawasan bank dalam penyehatan. Hal ini terkait dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Keputusan tersebut diambil setelah pertimbangan bahwa BPR tersebut tidak memenuhi tingkat permodalan sesuai ketentuan yang berlaku. Laba tahun berjalan BPR tersebut merosot 189% year-on-year menjadi Rp19 triliun.
Selain BPR Persada Guna, BPR Indotama UKM Sulawesi, BPR Karya Remaja Indramayu (BPR KRI), dan BPR Bagong Inti Marga (BPR BIM) juga harus ditutup karena memiliki arus keuangan yang tidak sehat.
Tedy Alamsyah, Ketua Umum Persatuan BPR Indonesia (Perbarindo), menyatakan bahwa persaingan di industri BPR masih sehat. Meskipun jumlah BPR di Indonesia mengalami penurunan sejak 2020, hal ini lebih disebabkan oleh konsolidasi dan akuisisi.
Data OJK mencatat kredit BPR naik 9,5% year-on-year menjadi Rp13,797 triliun, dan dana pihak ketiga (DPK) naik 9,6% year-on-year menjadi Rp13,467 triliun. Namun, laba tahun berjalan BPR mengalami penurunan sebesar 18,9% year-on-year menjadi Rp19 triliun.
