KabarIndonesia.id — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa pemerintah membuka kuota impor bahan bakar minyak (BBM) tahun 2026 secara merata bagi semua badan usaha, baik milik pemerintah maupun swasta. Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pasar energi nasional sekaligus menjaga stabilitas pasokan BBM di dalam negeri.
“Kita pemerintah ini berbicara tentang regulasi. Waktu itu kita sudah putuskan bahwa kuota impor sudah diberikan kepada semua badan usaha, baik pemerintah maupun swasta,” ujar Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (24/10/2025).
Menurut Bahlil, kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan kesempatan yang setara bagi sektor swasta untuk berperan dalam rantai pasok energi nasional. “Swasta kita memberikan 110 persen dibandingkan dengan 2024. Nah, untuk B2B-nya silakan diatur dengan Pertamina,” jelasnya.
Meski memberikan ruang lebih besar bagi sektor swasta, Bahlil menegaskan bahwa posisi Pertamina tetap kuat dan tidak akan dirugikan oleh kebijakan ini. “Andaikan pun sekalipun kuotanya sudah masuk, BBM-nya sudah masuk, belum diambil oleh swasta, saya yakin Pertamina nggak akan mungkin rugi. Karena pasti kebutuhan itu habis. Karena kuota impornya itu kan kita nggak nambah,” katanya.
Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa pemberian kuota impor BBM tahun 2026 akan tetap berlandaskan asas keadilan dan kepatuhan terhadap regulasi. “Terkait dengan 2026 kita akan memberikan kuota juga. Dan kita akan berlakukan sama bagi perusahaan-perusahaan yang mau taat aturan,” tegasnya.
Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat di sektor energi melalui sinergi antara BUMN dan swasta.
