KabarIndonesia.id — Forum Ekonomi Regional Jawa 2026 tidak hanya menjadi ruang diskusi mengenai penguatan ekonomi syariah dan implementasi wajib halal, tetapi juga melahirkan sebuah program edukasi berkelanjutan bernama HALAL TALK 2026. Program ini diharapkan menjadi wadah literasi, kolaborasi, dan diskusi yang memperkuat pemahaman masyarakat terhadap ekosistem halal nasional menjelang penerapan kebijakan wajib halal pada Oktober 2026.
Forum yang diselenggarakan Kabar Grup Indonesia bersama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, lembaga edukasi halal, komunitas, hingga sektor keuangan syariah untuk membahas strategi penguatan ekosistem halal yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam sesi diskusi panel, sejumlah narasumber memaparkan tantangan sekaligus peluang yang dihadapi Indonesia dalam memperkuat industri halal nasional.
Director of Commerce, Corp Strategy, IT & Ops Support PT Ethos Kreatif Indonesia, Andik Duana Putra, membahas kesiapan dunia usaha menghadapi implementasi kebijakan wajib halal yang akan berlaku secara nasional.
Sementara itu, Managing Director Yayasan Edukasi Halal Indonesia (YEHI), Roy Renwarin, menyoroti pentingnya peningkatan literasi dan edukasi halal yang dilakukan secara konsisten agar masyarakat maupun pelaku usaha memahami konsep halal secara menyeluruh, tidak hanya sebatas sertifikasi produk.
Ketua Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Imelda Fajriati, M.Si., menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam membangun sumber daya manusia yang kompeten, memperkuat riset, serta menghadirkan inovasi yang mendukung pengembangan industri halal nasional.
Dari sektor keuangan syariah, Branch Manager Bank Syariah Indonesia (BSI) Yogyakarta, Muhamad Syafiudin, menjelaskan bahwa dukungan pembiayaan, penguatan literasi keuangan syariah, serta digitalisasi menjadi faktor penting dalam mempercepat pengembangan ekosistem halal Indonesia.
HALAL TALK 2026 Jadi Ruang Edukasi Berkelanjutan
Sebagai tindak lanjut dari forum tersebut, Yayasan Edukasi Halal Indonesia (YEHI) bersama Kabar Jawa secara resmi meluncurkan program HALAL TALK 2026.
Program ini dirancang sebagai ruang diskusi dan edukasi yang akan diselenggarakan secara rutin setiap pekan hingga Desember 2026. Kehadiran HALAL TALK diharapkan mampu memperluas literasi halal di masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah nasional.
Melalui program tersebut, berbagai isu strategis akan dibahas secara berkala, mulai dari sertifikasi halal, penguatan UMKM, pengembangan industri halal, ekonomi syariah, hingga implementasi kebijakan wajib halal yang akan berlaku pada Oktober 2026.
HALAL TALK juga akan menghadirkan regulator, akademisi, pelaku usaha, komunitas, praktisi industri halal, serta sektor keuangan syariah untuk memberikan perspektif yang komprehensif kepada masyarakat.
Forum Ekonomi Regional Diperluas ke Berbagai Wilayah
Forum Ekonomi Regional Jawa 2026 merupakan bagian dari rangkaian Forum Ekonomi Regional yang diinisiasi Kabar Grup Indonesia sejak 2025.
Sebelumnya, forum serupa telah digelar di sejumlah wilayah Indonesia, mulai dari Jakarta untuk region Jabodetabek, Makassar untuk region Indonesia Timur, Pontianak untuk region Kalimantan, hingga Palembang untuk region Sumatera.
Penyelenggaraan forum di berbagai daerah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas ruang dialog strategis terkait pembangunan ekonomi nasional, penguatan ekonomi syariah, serta pengembangan industri halal Indonesia.
Didukung Berbagai Mitra Strategis
Forum Ekonomi Regional Jawa 2026 terselenggara berkat dukungan berbagai mitra strategis, antara lain Yayasan Amal Bunda, PT Ethos Kreatif Indonesia, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT KAI, PT KGI, B57+, serta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Selain itu, KabarBursa bertindak sebagai official media partner Forum Ekonomi Regional, sementara KabarJawa menjadi panitia lokal bersama Generasi Digital Indonesia.
Melalui kolaborasi berbagai pihak tersebut, Forum Ekonomi Regional Jawa 2026 diharapkan mampu memperkuat sinergi nasional dalam mempersiapkan Indonesia menghadapi implementasi wajib halal Oktober 2026 sekaligus mempercepat pengembangan ekonomi syariah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
