KabarIndonesia.id — Penugasan Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI dinilai menjadi penegasan arah politik Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia.
Langkah tersebut bukan sekedar penempatan, melainkan bukti nyata komitmen yang mendorong kepemimpinan perempuan dan kesetaraan gender dalam praktik politik nasional.
Penilaian itu disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Arief Rosyid Hasan.
Ia menegaskan, keputusan tersebut mencerminkan sikap politik yang konsisten dari Ketua Umum Partai Golkar, sekaligus sejalan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 169/PUU-XXII/2024.
Putusan MK tersebut menegaskan kewajiban keterwakilan perempuan dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI sebagai bagian dari penguatan demokrasi yang inklusif dan konstitusional.
“Penugasan Ibu Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI menunjukkan bahwa Ketum Bahlil tidak sekedar berbicara tentang kesetaraan gender, tetapi mengambil langkah-langkah konkret. Ini adalah sikap politik yang progresif, taat konstitusi, dan berpihak pada kepemimpinan perempuan,” tegas Arief Rosyid Hasan.
Menurut Arief, di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia, Partai Golkar secara konsisten mendorong dua agenda besar regenerasi kepemimpinan nasional, yakni kepemimpinan orang muda dan kepemimpinan perempuan.
Agenda kedua tersebut dinilai menjadi satu kesatuan strategi pembaruan partai dan demokrasi.
“Saat ini publik mengenal Ketum Bahlil sebagai motor penggerak kepemimpinan orang muda. Namun yang tidak kalah penting, beliau juga memberi ruang luas bagi perempuan untuk tampil dan memimpin di posisi strategis. Ini mencerminkan pemahaman bahwa masa depan Indonesia harus dipimpin oleh talenta terbaik, tanpa diskriminasi gender,” lanjutnya.
AMPI menilai langkah tersebut sejalan dengan semangat Putusan MK yang menegaskan bahwa keterwakilan perempuan tidak boleh berhenti pada memberikan angka semata.
Keterwakilan itu, kata Arief, harus tercermin dalam posisi kepemimpinan dan peran pengambilan keputusan di lembaga legislatif.
Dalam konteks tersebut, Partai Golkar dinilai berada di garis depan dalam menjadikan Putusan MK sebagai pedoman etik dan politik dalam menjalankan roda organisasi dan kekuasaan legislatif.
Sebagai organisasi kepemudaan yang menyalurkan aspirasi politiknya melalui Partai Golkar, AMPI menyatakan kesiapan untuk mengawal dan mendukung agenda Ketua Umum Bahlil Lahadalia dalam memperkuat kaderisasi kepemimpinan perempuan dan orang muda, baik di parlemen, partai, maupun ruang-ruang strategis kebangsaan lainnya.
“Kepemimpinan perempuan dan kepemimpinan orang muda bukanlah agenda simbolik, melainkan kebutuhan demokrasi modern. Ketum Bahlil telah menunjukkan keberpihakan yang jelas, dan AMPI berdiri tegak untuk mengawal agenda tersebut,” tutup Arief.
