KabarIndonesia.id — Proses uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2025–2030 resmi dimulai. Dari tiga nama yang diusung Presiden Prabowo Subianto, sosok Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono langsung menyedot perhatian publik dan parlemen, terutama di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, menanggapi pencalonan Thomas Djiwandono yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan mulai Jumat (23/1/2026) bersama dua kandidat lainnya, yakni Solikin M. Juhro yang saat ini menjabat Asisten Gubernur BI, serta Dicky Kartikoyono, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI.
Nama ketiga tersebut diajukan Presiden Prabowo untuk mengisi posisi Deputi Gubernur BI yang ditinggalkan Juda Agung.
Juda Agung dikabarkan akan menduduki Wakil Menteri Keuangan, posisi yang sebelumnya dipegang oleh Thomas Djiwandono.
Pencalonan Thomas memicu keributan di ruang publik. Sejumlah pihak menilai langkah tersebut berisiko, mengingat kondisi rupiah yang sedang tertekan.
Di tengah melemahnya kepercayaan terhadap mata uang nasional, pengajuan nama yang memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap rupiah.
Meski demikian, Andi Yuliani menegaskan bahwa faktor kedekatan keluarga maupun latar belakang kepartaian tidak serta-merta mempengaruhi independensi Bank Indonesia.
“Dengan Beliau (Thomas Djiwandono) mengundurkan diri dari Partai Gerindra maka putuslah hubungan kepartaian dengan Gerindra, maka Beliau akan independen sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan.Di zaman sosial media seperti ini publik tentu ikut mengawasi indepndensi Bank Indonesia,” ujar Andi Yuliani, di Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah mengonfirmasi bahwa nama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono masuk dalam daftar calon calon Deputi Gubernur BI. Menurut Prasetyo, proses tersebut bermula dari pengunduran diri Deputi Gubernur BI Juda Agung.
“Jadi berkenaan dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia, itu bermula dari adanya surat pengunduran diri dari salah satu Deputi Gubernur,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Komisi XI DPR RI sendiri telah mulai menggelar uji kelayakan dan kepatutan sebagai bagian dari mekanisme pengisian strategi jabatan di bank sentral untuk lima tahun ke depan.
Kandidat pertama yang menjalani proses tersebut adalah Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Solikin M. Juhro.
Uji kelayakan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, dan berlangsung di ruang Komisi XI DPR RI, Nusantara I, Senayan, Jakarta.
Misbakhun menyatakan rapat telah memenuhi ketentuan tata tertib DPR dengan kehadiran 20 anggota dari delapan fraksi.
Sorotan kini muncul pada hasil uji kelayakan kandidat ketiga, yang akan menjadi penentu arah kebijakan Bank Indonesia di tengah dinamika ekonomi nasional dan global yang kian menantang.
