KabarIndonesia.id — Situasi keamanan di Meksiko memanas setelah operasi militer yang melemahkan pemimpin kartel narkoba Nemesio Rubén Oseguera Cervantes alias El Mencho. Gelombang kekerasan meluas di sejumlah wilayah, memicu kekhawatiran terhadap keselamatan warga sipil, termasuk warga negara Indonesia (WNI) yang berada di sana.
El Mencho, pemimpin Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), dilaporkan terluka dalam bentrokan dengan tentara di Tapalpa, negara bagian Jalisco, sebelum akhirnya meninggal saat diterbangkan ke Mexico City.
Saat baku tembak berlangsung, kelompok kartel memblokir lebih dari 20 ruas jalan dengan kendaraan yang terbakar.
Aksi kekerasan kemudian menyebar ke wilayah lain. Kabar kematian El Mencho memicu balasan balasan dari anggota kartel yang membakar pusat bisnis hingga menyerang fasilitas umum, memperburuk situasi keamanan.
Merespons kondisi tersebut, anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Oleh Soleh menegaskan bahwa perlindungan WNI harus menjadi prioritas pemerintah, khususnya 45 WNI yang tercatat berada di Jalisco.
“Kondisi yang berkembang di Jalisco sangat mengecewakan. Negara harus hadir memastikan seluruh WNI dalam keadaan aman. Keselamatan mereka adalah prioritas yang tidak bisa ditawar,” kata Oleh Soleh dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Sebagai mitra pemerintah di bidang luar negeri dan pertahanan, Soleh meminta Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Meksiko untuk meningkatkan komunikasi dengan WNI di wilayah yang menimbulkan konflik antara militer dan kartel.
Ia juga mendorong peningkatan pemantauan situasi secara real time, pembaruan data keberadaan WNI, serta penyediaan jalur komunikasi darurat yang mudah diakses.
“KBRI harus aktif menjangkau dan memastikan kondisi setiap WNI. Jika situasi semakin tidak terkendali, pemerintah perlu segera menyiapkan langkah-langkah untuk mengungkap ke tempat yang lebih aman,” ujarnya.
Selain itu, WNI di Jalisco diimbau untuk tetap tenang, menghindari area rawan, membatasi aktivitas di luar rumah, serta mengikuti arahan otoritas setempat dan perwakilan RI.
Komisi I DPR RI selanjutnya akan terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk menjamin perlindungan maksimal bagi WNI di wilayah terdampak.
“Negara tidak boleh lengah. Dalam situasi konflik seperti ini, kecepatan respon dan koordinasi menjadi kunci untuk melindungi warga kita di luar negeri,” tuturnya.
