KabarIndonesia.id — Presiden Prabowo Subianto membuka kembali wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Pertimbangan itu muncul setelah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan gagasan bahwa sistem pilkada langsung membebani Indonesia dengan ongkos politik yang semakin tinggi.
Prabowo menilai Indonesia perlu meninjau ulang efisiensi pemilu. Ia menyoroti bahwa sejumlah negara menerapkan demokrasi perwakilan untuk kepala daerah, termasuk Malaysia dan India, yang menurutnya membuktikan bahwa model tersebut bukan hal baru di tataran global.
“Kalau sudah sekali memilih DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, ya kenapa enggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya? Selesai,” ujar Prabowo dalam keterangannya pada Minggu (07/12/2025).
Ia kemudian menegaskan bahwa sistem serupa juga dipakai negara-negara maju. “Itu dilaksanakan oleh Malaysia, itu dilaksanakan oleh India, itu dilaksanakan oleh banyak negara. Inggris, Kanada, Australia, negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah,” katanya.
Selain efisiensi biaya, Prabowo menyampaikan bahwa demokrasi Indonesia harus tetap mengedepankan nilai gotong royong. Menurutnya, kontestasi seharusnya berhenti ketika pemungutan suara selesai.
“Persaingan pada saat bersaing, begitu selesai bersaing, bersatu, kompak, gotong royong, kerja sama,” tegasnya.
Dorongan serupa datang dari Bahlil Lahadalia. Ia menegaskan bahwa pilkada melalui DPRD dapat menjadi solusi untuk menekan biaya politik sekaligus mengurangi praktik transaksional yang kerap muncul dalam pemilu langsung.
“Satu tahun lalu kami menyampaikan, keputusan pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro dan kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR atau DPRD tingkat dua. Biar tidak lagi pusing-pusing,” kata Bahlil.
Ia menilai Indonesia perlu merumuskan model demokrasi yang sesuai dengan kebutuhan bangsa. Yang terpenting, menurutnya, adalah menekan pengaruh uang dalam politik agar tidak hanya kelompok berduit yang mendominasi kontestasi.
“Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak permainan uang. Demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik. Supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang berduit,” tutupnya.
