KabarIndonesia.id — Pemerintah mulai tancap gas menyiapkan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Tak ingin kecolongan soal tata kelola, Kementerian Haji (Kemenhaj) memastikan pengawasan diperketat dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan sejak tahap awal persiapan.
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan agar penyelenggaraan ibadah haji dikelola secara transparan dan akuntabel. Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menegaskan, persiapan dilakukan lebih dini dengan fokus pada kualitas layanan dan perlindungan jemaah.
“Kami dari Kementerian Haji tentu harus menyiapkan sedini mungkin, secermat mungkin, dan fokus kami adalah ketepatan waktu, kualitas layanan, perlindungan jemaah, dan tata kelola yang akuntabel, sesuai dengan permintaan dari Presiden bahwa (penyelenggaraan) haji harus dikelola dengan transparan dan akuntabel,” ujar Menhaj dalam keterangan pers di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Menhaj tekanan, penguatan tata kelola menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, Kemenhaj menggandeng aparat penegak hukum agar setiap proses berjalan sesuai aturan dan meminimalkan kesenjangan penyimpangan.
“Di Kementerian Haji ini kami ditemani berbagai pihak dari luar, dari aparat penegak hukum yang masuk menjadi bagian dari kami. Dari KPK ada yang masuk ke kami, dari Kejaksaan juga ada yang masuk ke kami, semuanya dalam rangka untuk memastikan bahwa proses haji bisa berlangsung dengan transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Menurut Menhaj, prinsip utama penyelenggaraan haji tahun ini adalah pelayanan jemaah sebagai prioritas, mulai dari proses kepastian hingga kepatuhan terhadap regulasi. Seluruh kebijakan diarahkan agar berdampak langsung pada kenyamanan dan keselamatan jemaah.
“Pemerintah ingin memastikan bahwa pelayanan pelaksanaan ibadah haji bisa berjalan dengan aman, nyaman, dan tenang dalam menjalankan ibadah. Termasuk juga kita berharap para jemaah berangkat dalam keadaan kondisi sehat, di sana pun sehat, dan insyaallah pulang ke tanah air dalam keadaan sehat pula dengan kondisi dengan status sebagai haji yang mabrur,” kata Menhaj.
Di Arab Saudi, Kemenhaj terus mengawal penyediaan layanan utama seperti akomodasi, konsumsi, dan transportasi melalui koordinasi intensif dengan otoritas setempat. Menhaj menyebut kemajuannya menunjukkan perkembangan yang signifikan.
“Kita sudah memastikan sebagian besar akomodasi, konsumsi, dan transportasi di Saudi walaupun belum 100 persen. Transportasi sudah 100 persen, konsumsi sudah 100 persen, hotel Madinah sudah 93 persen, hotel di Makkah belum terlalu signifikan tapi insyaallah dalam waktu seminggu ini kita pastikan akan bisa segera selesai,” katanya.
Sementara di dalam negeri, persiapan penerbangan, asrama, dan embarkasi dilakukan sejak awal dengan melibatkan lintas kementerian, maskapai penerbangan, serta pengelola bandara. Asrama haji disiapkan agar proses pemberangkatan jemaah berlangsung tertib, aman, dan nyaman.
Aspek kesehatan juga tidak luput dari perhatian. Menhaj memastikan penyediaan istithaah kesehatan, kesiapan tenaga medis, serta sistem layanan kesehatan yang memadai, baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi.
“Terkait dengan kesehatan ini, layanan medis tetap tidak terlewatkan karena kesehatan para jemaah haji menjadi prioritas kita,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Menhaj menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan ibadah haji 2026 secara profesional dan berintegritas.
“Terakhir, kami sampaikan bahwa kami berkomitmen menyelenggarakan haji 2026 ini secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan serta perlindungan jemaah,” tandasnya.
