KabarIndonesia.id — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan sebagian kompleks Gedung DPRD Kota Makassar akan dibangun ulang.
Direktur Jenderal Cipta Karya, Dewi Chomistriana, seusai meninjau lokasi, menyebut ada dua massa bangunan yang terdampak dengan tingkat kerusakan berbeda. Presiden RI, Prabowo Subianto, sebelumnya telah memerintahkan agar Kementerian PU segera merekonstruksi gedung maupun fasilitas pelayanan publik yang rusak akibat kerusuhan pada 29 Agustus 2025.
“Bangunan yang berdiri sejak 1986 mengalami kerusakan berat,” ujar Dewi, Selasa, 16 September 2025.
Gedung berusia lebih dari empat dekade itu dinilai sudah tidak sesuai standar konstruksi modern, baik dari sisi ketahanan gempa, jalur evakuasi, maupun sistem proteksi kebakaran. Menurut Dewi, hasil kaji cepat menunjukkan sebagian struktur masih bisa dimanfaatkan, tetapi kerusakan non-strukturalnya tergolong parah. Karena itu, PUPR mengusulkan opsi rekonstruksi total atau pembangunan baru.
“Untuk gedung utama, kami usulkan direkonstruksi,” katanya.
Sementara, bangunan tambahan yang baru rampung pada 2024 mengalami kerusakan ringan. Kerusakan terbatas pada retakan kecil dan fasilitas tertentu. “Secara struktur masih layak, sehingga cukup dilakukan rehabilitasi,” jelasnya.
PUPR menargetkan rehabilitasi bangunan ringan rampung pada Desember 2025 agar bisa digunakan kembali awal 2026. Namun, untuk gedung lama yang harus direkonstruksi, prosesnya diperkirakan lebih panjang karena terkait penghapusan aset negara serta penyesuaian desain sesuai kebutuhan saat ini.
“Kami masih harus menghitung ulang. Dari perhitungan awal, total kebutuhan biaya berkisar Rp50 sampai Rp55 miliar. Namun, jika rekonstruksi diputuskan, angkanya tentu berubah,” tutur Dewi.
Ia menambahkan, tim Direktorat Bina Teknik akan melakukan kajian lebih lanjut mengenai kekuatan struktur dalam sebulan ke depan. Hasilnya akan menentukan detail desain, jumlah lantai, hingga tambahan ruang yang dibutuhkan DPRD saat ini.
“Kebutuhan ruang jelas sudah berbeda dibandingkan desain era 1980-an,” ujarnya.
Dewi menegaskan rekonstruksi bukan hanya soal memperbaiki kerusakan, tetapi memastikan Gedung DPRD Makassar memenuhi standar keselamatan terbaru. “Kalau rekonstruksi, pasti diratakan dan dibangun ulang. Syarat penghapusan aset harus dipenuhi lebih dulu,” ucapnya.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik langkah pemerintah pusat menangani kerusakan gedung DPRD. “Kami melihat pemerintah hadir menyelesaikan persoalan, khususnya dampak tragedi itu,” katanya.
Munafri menekankan pentingnya momentum rekonstruksi sebagai langkah modernisasi. Jalur evakuasi, material tahan api, serta struktur yang lebih kokoh terhadap gempa harus diperhatikan. “Inilah saatnya membangun gedung DPRD yang lebih layak dan aman,” tegasnya.
Sebelumnya, kerusuhan yang pecah pada 29 Agustus 2025 berujung tragedi. Tiga orang meninggal dunia, tujuh terluka akibat kebakaran, sementara di lokasi lain seorang warga tewas dikeroyok massa. Sebanyak 67 unit mobil dan 15 sepeda motor turut hangus terbakar.
Polisi Tambah Tersangka Kerusuhan
Jumlah tersangka kerusuhan terus bertambah. Hingga Selasa, 16 September 2025, Polda Sulawesi Selatan mencatat 53 orang ditetapkan sebagai tersangka.
Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, menyebut penambahan terbaru berasal dari kasus pembakaran dua pos polisi dan penjarahan mesin ATM Bank Sulselbar. “Sampai dengan saat ini total tersangka ada 53 orang,” ujarnya saat konferensi pers di Mapolrestabes Makassar.
Empat tersangka baru diketahui terlibat langsung dalam pembakaran pos polisi. Dari total tersangka, 43 orang merupakan dewasa, sedangkan 11 lainnya masih berstatus anak di bawah umur.
Khusus pelaku anak, polisi menempatkan mereka di lokasi terpisah agar tidak bercampur dengan tahanan dewasa. Sebagian dititipkan di UTPD PPA Kota Makassar, lima orang di Dinas Sosial, sementara dua dikembalikan ke orang tua masing-masing.
Didik menegaskan penyelidikan masih berlanjut. “Polda Sulsel bersama Polrestabes Makassar berkomitmen menuntaskan kasus ini dan mengungkap seluruh pihak yang terlibat,” katanya.
