KabarIndonesia.id — Presiden Prabowo Subianto mempercepat agenda transisi energi nasional dengan menyiapkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt yang akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi di sekolah dan desa-desa.
Langkah ini memperluas sekaligus memperluas akses listrik bersih, menekan subsidi energi, dan mempercepat penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.
Arahan itu disampaikan dalam Rapat Terbatas di Istana Negara, saat Presiden Prabowo memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mempercepat implementasi energi bersih dan terbarukan sebagai bagian dari strategi besar pemerintah dalam membangun kemandirian energi nasional.
“Kami baru selesai melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden yang pembahasannya ada lebih banyak pada implementasi energi bersih dan terbarukan. Di dalamnya termasuk koneksi dengan 100 gigawatt untuk PLTS, kemudian energi baru terbarukan,” ujar Bahlil di Istana Negara, Kamis (6/3/2026).
Untuk mempercepat realisasi program tersebut, Presiden Prabowo juga membentuk satuan tugas (satgas) percepatan transisi energi dan menunjuk Bahlil sebagai ketuanya.
Satgas ini dibentuk untuk mempercepat pelaksanaan transisi energi sekaligus mendukung efisiensi anggaran subsidi energi nasional.
“Sudah barang tentu ini orientasinya adalah transisi energi bisa kita lakukan dengan cepat, tapi juga kita bisa mengurangi subsidi. Karena dengan kita mengkonversi dari PLTD, solar, ke PLTS itu akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik kita dan sekaligus kita mendorong penghematan untuk pemakaian motor dan mobil listrik,” tambah Bahlil.
Selain menyiapkan PLTS untuk sekolah dan desa, Kementerian ESDM juga mendorong pemanfaatan energi surya guna mempercepat elektrifikasi di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.
Kebijakan ini menjadi bagian dari program strategis pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan energi sekaligus memperluas layanan hingga ke kawasan yang selama ini sulit dijangkau.
Dalam rapat yang sama, Presiden Prabowo juga meminta optimalisasi program konversi sepeda motor berbahan bakar fosil menjadi sepeda motor listrik.
Pemerintah menargetkan konversi 120 juta sepeda motor dilakukan secara bertahap dalam kurun tiga hingga empat tahun ke depan.
“Bapak Presiden sangat berkeinginan agar implementasinya segera dilakukan dan insyaallah kita akan melakukannya dalam kurun waktu yang tidak lama. Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwa maksimal 3 sampai 4 tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi,” sebut Bahlil.
Langkah percepatan transisi energi ini menunjukkan pemerintah tidak hanya fokus pada pengembangan energi baru terbarukan, namun juga pada penguatan akses listrik yang lebih merata, efisien, dan berkelanjutan untuk masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
