KabarIndonesia.id — Akurasi data kerusakan sektor pertanian pascabencana di wilayah Sumatera dipersoalkan DPR RI. Data yang dipaparkan pemerintah dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan dan berpotensi berdampak pada kekeliruan perhitungan anggaran pemulihan.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh dalam rapat kerja bersama Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan di Ruang Rapat Komisi IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
“Pertama kami mengapresiasi para menteri yang sudah turun langsung ke daerah bencana dan melakukan aksi-aksi tanggap darurat. Bantuan beras dan minyak goreng dari Kementerian Pertanian itu benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Legislator Fraksi PKS itu.
Meski mengapresiasi langkah cepat pemerintah, Rahmat menegaskan bahwa persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi adalah memperbaiki kerusakan data.
Menurutnya, data yang tidak akurat akan berimbas langsung pada kesalahan perhitungan kebutuhan anggaran pemulihan.
“Saya bisa memastikan, tanpa mengurangi rasa hormat kepada tim kementerian, data yang disampaikan ini tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Dan efek dari data yang tidak akurat adalah salah dalam memprediksi anggaran yang dibutuhkan,” tegasnya.
Ia mencontohkan kondisi di Sumatera Barat, di mana dalam paparan pemerintah disebutkan tidak terdapat kerusakan pada sedimen dan jaringan irigasi.
Padahal, fakta di lapangan menunjukkan sejumlah infrastruktur vital pertanian mengalami kerusakan yang cukup parah.
“Di data yang disampaikan, irigasi dan daratan tercatat tidak rusak. Ini tidak sesuai fakta. Bendungan Gunung Nago dan puluhan kawah lainnya rusak, tetapi tidak tercantum,” ungkap Rahmat.
Berdasarkan laporan pemerintah daerah, lanjut Rahmat, kebutuhan anggaran pemulihan sektor pertanian di Sumatera Barat saja diperkirakan mendekati Rp2 triliun. Angka tersebut dinilai jauh melampaui proyeksi anggaran pemerintah saat ini.
“Kalau hanya sekitar Rp1,4 triliun untuk tiga provinsi, menurut kami itu belum mencukupi,” katanya.
Komisi IV DPR RI pun mendorong pemerintah segera melakukan verifikasi ulang serta sinkronisasi data bersama pemerintah daerah. Langkah ini dinilai krusial agar kebijakan dan penganggaran pemulihan pascabencana benar-benar tepat sasaran.
