KabarIndonesia.id — Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra menimbulkan alarm keras soal kondisi sungai. Komisi V DPR RI pun angkat suara, mendesak langkah cepat dan masif agar risiko bencana susulan tak jadi cerita ulangan.
Kapoksi Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya (DWS), meminta Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera melakukan normalisasi sungai dalam skala besar. Desakan itu sejalan dengan Arah Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).
Danang menilai normalisasi sungai menjadi kunci percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan laporan yang diterima Komisi V, kondisi sungai di sejumlah titik telah berubah drastis pascabencana.
“Banyak informasi yang kami terima bahwa aliran sungai telah bergerak ke arah, berubah, bahkan melebar.Kondisi ini tentu memerlukan penanganan yang serius dan terencana,” ujarnya di Jakarta, dikutip Jumat (2/1/2026).
Ia menjelaskan, normalisasi idealnya dilakukan secara menyeluruh, termasuk dimulai dari kawasan muara atau dari arah laut.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengembalikan fungsi sungai sekaligus mempercepat pemulihan kawasan yang terdampak. Terlebih lagi, pembukaan jalur sungai baru dimungkinkan jika memang dibutuhkan.
“Normalisasi harus didasarkan pada kajian teknis, ekologis, dan hidrologis. Semuanya harus dihitung, mulai dari debit udara, kebutuhan tampungan, hingga luas sungai yang ideal agar mampu menjadi bagian dari sistem ketahanan terhadap bencana di masa mendatang,” jelas Danang.
Menurutnya, Komisi V DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap normalisasi sungai sebagai strategi utama menekan potensi bencana berulang. Penataan sungai yang terencana dan terintegrasi diyakini berperan besar dalam pengendalian banjir dan mitigasi bencana jangka panjang.
Danang juga mendorong keterlibatan aktif Kementerian Perhubungan, mengingat normalisasi sungai beririsan langsung dengan akses pelayaran menuju laut.
“Kami mendorong mitra kami di Komisi V, yaitu Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan, karena ini juga terkait dengan akses ke laut. Tidak menutup kemungkinan ada jalur sungai yang bisa difungsikan sekaligus sebagai alur pelayaran,” tutupnya.
Dengan sinergi lintas kementerian, DPR berharap pemulihan pascabencana di Sumatera tidak hanya cepat, tetapi juga terukur, dan tahan banting menghadapi cuaca ekstrem ke depan. Sungai ditata, risiko ditekan, bukan hanya tambal sulam, tapi solusi jangka panjang.
