KabarIndonesia.id — Pemerintah pusat mempercepat pemulihan pascabencana dengan menyiapkan pembangunan puluhan ribu perumahan sementara (huntara) di tiga provinsi terdampak. Total sebanyak 44.045 unit hunterara akan dibangun di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai solusi perumahan layak bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Komitmen tersebut ditegaskan saat Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung lokasi pengungsian dan pembangunan hunter di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Kamis (18/12/2025). Presiden memastikan penanganan darurat berjalan dan kebutuhan dasar warga menjadi prioritas.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pembangunan hunter akan dilakukan di tiga provinsi dengan rincian 36.328 unit di Aceh, 5.158 unit di Sumatera Utara, dan 2.559 unit di Sumatera Barat. Hunian sementara ini disiapkan untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang masih berlangsung.
Pemerintah menegaskan, kebutuhan tersebut bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan di lapangan. Koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah terus diperkuat agar pembangunan berjalan cepat dan tepat sasaran.
Saat berkunjung di Agam, Presiden Prabowo meninjau lokasi pembangunan 100 unit Huntara yang dipersiapkan sebagai tempat tinggal sementara bagi pengungsi. Ia menyampaikan apresiasi atas kemajuan pembangunan yang dinilai memiliki kualitas baik.
“Saya gembira sudah melihat rumah-rumah perumahan sementara sudah mulai dibangun,” ujar Presiden Prabowo.
“Supaya ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah tidak perlu tinggal di tenda. Kemudian segera setelah itu kita akan bangun hunian tetap. Saya lihat cukup bagus kualitasnya,” lanjutnya.
Presiden juga mengunjungi posko pengungsian yang menampung 271 jiwa dari 85 kepala keluarga , meninjau posko trauma healing, serta berdialog langsung dengan warga terdampak. Ia memberikan dukungan moral agar masyarakat tetap kuat menghadapi masa sulit pascabencana.
“Kita akan mampu menyelesaikan semuanya bersama-sama. Semua tidak sendiri, kita semua memikirkan tiap hari bagaimana kita bisa memperbaiki keadaan sudara-saudara,” imbuh Presiden.
Selain memastikan kebutuhan pengungsi, Presiden juga meninjau dapur umum dan posko kesehatan untuk memastikan layanan dasar berjalan optimal.
“Saya didampingi banyak tokoh di sini. Kami datang, kami hanya ingin melihat, ingin beri semangat, ingin menyampaikan kalian tidak sendiri, kami akan bekerja untuk kalian semuanya,” tutupnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pemerintah pusat telah menyediakan anggaran darurat untuk mempercepat penanganan bencana di daerah. Dana belanja tak terduga sebesar Rp268 miliar telah disalurkan ke 52 kabupaten/kota dan provinsi terdampak.
“Anggaran belanja tidak terduga untuk 52 kabupaten kota dan provinsi, dari Bapak Presiden sebagai tambahan, sebanyak 268 miliar, kami cek sudah diterima semua oleh tiga provinsi,” ujar Tito dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Selain dukungan APBN, bantuan juga mengalir dari pemerintah daerah lain dan asosiasi pemerintah kabupaten dengan total sekitar Rp48 miliar. Dana tersebut digunakan untuk mendukung penyelamatan darurat dan pemulihan.
“Total 43 miliar, ditambah dengan asosiasi pemerintah kabupaten, yang dipimpin oleh Bupati Lahat Pak Bursah Zarnubi, turun langsung ke sana, lebih kurang 5 miliar, jadi lebih kurang 48 miliar,” imbuh Tito.
Dalam upaya pemulihan layanan publik, Kemendagri juga mengerahkan sembilan tim Dukcapil ke tiga provinsi terdampak sejak 10 Desember 2025 untuk mempercepat pengurusan dokumen kependudukan yang hilang akibat bencana.
“Dari Kemendagri membentuk 9 tim, dari dukcapil ke 3 provinsi, mulai 10 Desember kemarin, untuk mempercepat layanan, pengurusan dokumen-dokumen dukcapil, seperti akte kelahiran, KTP (Kartu Tanda Penduduk), yang hilang dan lain-lain, tanpa memungut biaya sudah diturunkan,” jelas Tito.
Untuk jangka menengah, pemerintah juga menyiapkan pembangunan 2.600 unit perumahan tetap (huntap) melalui dukungan lintas kementerian dan non-APBN. Peletakan batu pertama diadakan berlangsung di sejumlah wilayah terdampak dalam waktu dekat.
“Mengenai lokasi-lokasinya, jadi 2.600 unit, ini tanpa APBN, Aceh 1.000 unit, Sumut 1.000 unit, dan Sumbar 600 unit. Besok akan ada groundbreaking di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Kita akan turun langsung ke sana,” kata Tito.
Pemerintah pusat juga melakukan pendataan terhadap kantor desa yang rusak akibat bencana. Untuk kerusakan ringan, penanganannya akan disesuaikan dengan kemampuan daerah, sementara kerusakan berat akan ditangani bersama Kementerian Pekerjaan Umum.
Dengan dukungan anggaran darurat, pembangunan perburuan, dan percepatan layanan publik, pemerintah menargetkan pemulihan kehidupan masyarakat yang terkena dampak bencana dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.
