KabarIndonesia.id — Tragedi ambruknya bangunan musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, menyisakan duka mendalam bagi dunia pendidikan Indonesia. Tim SAR gabungan menemukan 61 jenazah utuh dan 7 body part dalam proses evakuasi korban yang tertimbun reruntuhan.
Sebagai langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong agar lembaga pendidikan pesantren mendapatkan alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, sebagaimana amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
“Kami mendukung penuh agar pendidikan keagamaan seperti pesantren masuk dalam revisi UU Sisdiknas. Ini penting supaya pondok pesantren juga mendapatkan hak pendanaan dari APBN sebesar 20 persen, sama seperti lembaga pendidikan lainnya,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, di Jakarta, Minggu (12/10/2025).
Sarmuji menegaskan bahwa pesantren merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang berperan besar dalam membentuk karakter dan moral bangsa. Namun, hingga kini banyak pesantren masih bertahan dengan dana swadaya masyarakat dan sumbangan sukarela.
“Jangan biarkan pesantren berjuang sendirian. Negara harus hadir secara sistematis dan berkelanjutan, bukan hanya dengan bantuan insidental,” ujarnya.
Ia menilai tragedi di Ponpes Al Khoziny menjadi pengingat penting agar perhatian negara terhadap pesantren tidak hanya bersifat karitatif, melainkan struktural dan berkelanjutan.
“Pondok Al Khoziny sempat mendapatkan bantuan dari APBN. Itu bukti bahwa ketika negara hadir, pesantren bisa mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Tapi yang lebih penting, kita perlu memastikan agar lembaga pendidikan agama berbasis swadaya masyarakat ini mendapatkan dukungan anggaran secara kontinyu ke depan,” tegasnya.
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan seluruh korban ambruknya musala Ponpes Al Khoziny telah ditemukan. Deputi III Bidang Penanganan Darurat BNPB, Budi Irawan, menyebutkan ada 61 jenazah utuh dan 7 body part yang ditemukan di lokasi kejadian.
“Diperkirakan kemarin ada 63 jenazah yang tertimbun dalam reruntuhan bangunan ponpes. Sekarang di area tersebut sudah rata dengan tanah. Sangat kecil kemungkinan masih ada jenazah di situ,” kata Budi, Selasa (7/10/2025).
Sementara itu, Polda Jawa Timur telah menaikkan status hukum kasus tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan setelah melakukan gelar perkara.
“Kami dari Polda Jawa Timur telah melakukan gelar perkara, dan hasilnya sejak kemarin statusnya meningkat dari penyelidikan menjadi penyidikan,” ujar Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, Kamis (9/10/2025).
Tragedi ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat regulasi dan pendanaan pesantren, guna menjamin keselamatan serta kualitas pendidikan di lembaga keagamaan di seluruh Indonesia.
