KabarIndonesia.id — Minimnya tenaga kesehatan dan kondisi armada ambulans yang sudah menjadi sorotan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2026. DPR RI menilai pelayanan kesehatan bagi jamaah masih menghadapi tantangan serius, terutama karena sebagian besar jamaah berasal dari kelompok lanjut usia dan berisiko tinggi.
Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI 2026 sekaligus Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mengungkapkan hal tersebut usai melakukan peninjauan di Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Makkah, Sabtu (23/5/2026).
Menurut Nihayatul, jumlah tenaga kesehatan yang tersedia saat ini masih jauh dari kebutuhan ideal untuk melayani lebih dari 200 ribu jemaah haji Indonesia.
“Tenaga kesehatan kita masih sangat kurang karena sekarang jumlahnya masih sekitar 1.200 dengan jumlah jemaah haji kita yang 200.000 sekian.Tentunya ini masih jauh dari cukup,” kata Nihayatul kepada Parlementaria.
Ia menjelaskan kekurangan paling terasa terjadi pada petugas kesehatan kloter. Dari kebutuhan ideal sekitar 1.600 petugas, saat ini baru tersedia sekitar 700 orang.
“Bahkan ada satu kloter yang tidak ada petugas kesehatannya karena visanya tidak keluar,” ujarnya.
Nihayatul menilai kondisi tersebut menjadi tantangan besar karena sebagian besar jemaah Indonesia merupakan lansia dan kelompok risiko tinggi yang membutuhkan pemantauan medis lebih intensif.
Selain itu, kebijakan rumah sakit di Arab Saudi yang mewajibkan satu pasien didampingi satu penjaga turut menambah beban tenaga kesehatan di lapangan.
“Dua orang yang sakit ini harus ada penjaganya satu orang, dan penjaga itu harus petugas,” katanya.
Ia mengatakan Komisi IX DPR RI bersama Timwas Haji akan membahas kebutuhan riil tenaga kesehatan untuk musim haji berikutnya agar pelayanan medis lebih optimal.
“Kita berharap tahun depan idealnya memang seluruh petugas tenaga kesehatan sekitar 1.900-an,” tutur Nihayatul.
Ambulans Dinilai Sudah Tidak Layak
Selain persoalan tenaga kesehatan, DPR juga menyoroti kondisi fasilitas medis dan armada ambulans di KKHI Makkah maupun Madinah yang dinilai membutuhkan pembebanan besar.
Saat melakukan peninjauan, Nihayatul menemukan sejumlah alat kesehatan sudah perlu diremajakan untuk menunjang pelayanan yang lebih baik kepada jemaah.
“Alat-alat kesehatan kita masih perlu untuk diremajakan lagi, baik di KKHI di Makkah maupun di Madinah, sehingga pelayanan kesehatan untuk jemaah semakin baik,” ujar Nihayatul.
Ia juga menyebut sebagian besar ambulans yang digunakan saat ini sudah tua dan memiliki keterbatasan operasional.
“Kami juga mendapatkan masukan terutama untuk ambulans. Karena ambulans-ambulans yang ada ini sudah cukup tua, sehingga untuk operasional sudah sangat terbatas,” kata Nihayatul.
Keterbatasan armada tersebut dinilai berpotensi menghambat penanganan cepat terhadap jemaah yang membutuhkan rujukan medis, terutama menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
DPR Mendorong Evaluasi Total
Dalam kunjungan tersebut, Nihayatul juga sempat menemui sejumlah pasien di KKHI. Ia menyebut sebagian besar pasien yang dirawat telah menunjukkan kondisi membaik dan diperbolehkan pulang.
“Kebanyakan pasien sudah boleh diizinkan pulang dalam kondisi sudah baik,” ujarnya.
Meski begitu, DPR menilai modernisasi alat kesehatan dan penambahan armada ambulans tidak bisa ditunda lagi. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem layanan kesehatan haji juga akan didorong sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan haji pada musim berikutnya.
Pelayanan kesehatan dinilai menjadi aspek vital dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia mengingat tingginya jumlah jemaah lansia yang membutuhkan pengawasan dan penanganan medis secara cepat serta optimal.
