KabarIndonesia.id — Lonjakan harga minyak dunia hingga menembus USD100 per barel berpotensi menambah beban besar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). DPR RI memperkirakan tambahan subsidi energi bisa mencapai ratusan triliun rupiah jika tren tersebut berlanjut hingga akhir tahun 2026.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic, mengungkapkan bahwa setiap kenaikan harga minyak di atas asumsi APBN akan berdampak langsung pada peningkatan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
“Kalau harga minyak dunia rata-rata 100 per barel, tadi Pak Menteri bilang fiskal kita masih kuat. Nah, kalau kita menggunakan APBN per dolar itu bisa menambah subsidi atau biaya 6,8 triliunan,” ujar Dolfie dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan DPR RI, Senin (6/4/2026).
Beban Subsidi Berpotensi Rp204 Triliun
Dolfie menjelaskan, dengan selisih harga minyak dari asumsi APBN sebesar USD70 menjadi USD100 per barel, tambahan beban subsidi diperkirakan mencapai sekitar Rp204 triliun.
Perhitungan tersebut berasal dari perkiraan kenaikan biaya sebesar Rp6,8 triliun untuk setiap kenaikan USD1 per barel.
“Di akhir tahun kita perlu menambah belanja, uang belanja Rp204 triliun khusus untuk subsidi BBM,” tegasnya.
DPR Minta Transparansi Fiskal
Meski menilai angka tersebut masih dalam batas yang dapat dikelola, DPR meminta pemerintah, khususnya Menteri Keuangan, untuk menyampaikan secara transparan kondisi fiskal negara dalam menghadapi tambahan beban tersebut.
Dolfie menekankan pentingnya kejelasan mengenai ruang fiskal dan sumber pembiayaan agar tidak menimbulkan kebakaran di tengah kondisi global yang dinamis.
“Nah, itu mungkin perlu dijelaskan, ruang untuk membayar kompensasi terkait BBM itu ada berapa,” ujarnya.
Antisipasi di Tengah Ketidakpastian Global
Menurutnya, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa pemerintah biasanya mengalokasikan sekitar Rp150 triliun untuk pelestarian subsidi energi. Namun, dengan potensi kenaikan hingga Rp204 triliun, diperlukan strategi fiskal yang lebih matang.
DPR menilai, transparansi dan kesiapan fiskal menjadi kunci dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional, terutama saat harga energi global terus berfluktuasi akibat faktor geopolitik.
“Nah, kita perlu mendengar penjelasan itu, transparansi dari aspek kemampuan APBN, ruang fiskalnya itu ada di mana menghadapi tambahan belanja,” tutupnya.
