Belanja Seremonial Dipangkas, Anggaran Rp130 ​​Triliun Dialihkan ke Program Rakyat

Belanja Seremonial Dipangkas, Anggaran Rp130 ​​Triliun Dialihkan ke Program Rakyat
Siswa menikmati makan bergizi gartis, salah satu program prioritas pemerintah (Dok : Int).

KabarIndonesia.id — Pemerintah melakukan langkah besar dalam pengelolaan anggaran negara dengan memangkas seremonial belanja dan program nonprioritas. Dana hingga Rp130 ​​triliun dialihkan untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk bantuan sosial, pemulihan pascabencana, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan kebijakan ini merupakan bagian dari refocusing strategi dan efisiensi belanja kementerian dan lembaga agar lebih produktif.

“Pengalihan anggaran dilakukan dari belanja yang kurang prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, belanja nonoperasional, dan kegiatan seremonial, menuju belanja yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya di Seoul, dikutip Rabu (1/4/2026).

Menurut Airlangga, total potensi anggaran yang dialihkan dari hasil prioritas dan efisiensi tersebut berada pada kisaran Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun.

Dana tersebut akan difokuskan untuk berbagai program strategis, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera serta program penguatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat realisasi belanja kementerian dan lembaga agar penyerapan anggaran lebih optimal dan tepat sasaran.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

“Program ini diarahkan untuk menyediakan makanan segar selama lima hari dalam seminggu, dengan maksud untuk asrama, daerah 3T, dan wilayah dengan tingkat stunting tinggi,” jelasnya.

Airlangga menambahkan, kebijakan efisiensi ini juga mampu menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp20 triliun.

Langkah ini dinilai sebagai bagian dari transformasi struktural ekonomi Indonesia menuju sistem yang lebih efisien, produktif, dan tahan terhadap tekanan global.

“Keseluruhan kebijakan ini merupakan upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional agar tetap stabil dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.