KabarIndonesia.id — Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor mineral, termasuk mencari sumber-sumber pendapatan yang dinilai selama ini belum memberikan keuntungan maksimal bagi negara.
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat di Hambalang, Jawa Barat, Rabu (25/3/2026) malam.
“Presiden memerintahkan untuk bagaimana memperhatikan kepentingan negara sebagai prioritas utama, serta menjaga sumber daya alam sebagai aset strategis nasional. Termasuk mencari sumber pendapatan di sektor mineral yang selama ini belum adil bagi negara,” ujar Bahlil usai rapat di Hambalang.
Menurutnya, langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat pengelolaan sumber daya alam (SDA) berbasis kepentingan nasional, sekaligus meningkatkan kontribusi sektor mineral terhadap penerimaan negara.
Selain itu, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi industri sebagai salah satu prioritas utama. Dari 20 proyek hilirisasi tahap pertama, sebagian telah memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking), sementara sisanya dijadwalkan mulai dalam waktu dekat.
Pemerintah juga menyiapkan tambahan 13 proyek hilirisasi baru dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp239 triliun yang saat ini tengah difinalisasi.
Di sektor energi, Presiden Prabowo turut mendorong optimalisasi seluruh potensi energi domestik guna mendukung ketahanan dan swasembada energi nasional.
Hal ini mencakup pengembangan energi alternatif seperti etanol dan biodiesel berbasis minyak sawit mentah (CPO), serta percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan.
“Presiden mengarahkan agar seluruh potensi energi yang kita miliki dapat dimaksimalkan, baik etanol, biodiesel dari CPO, hingga energi baru,” jelas Bahlil.
Lebih lanjut, pemerintah juga terus memantau perkembangan harga komoditas energi dan mineral di pasar global, khususnya batu bara dan nikel.
Hingga saat ini, belum ada perubahan kebijakan terkait pengelolaan kedua komoditas tersebut.
Namun, Bahlil membuka peluang adanya relaksasi kebijakan produksi secara terukur apabila harga komoditas tetap stabil dan menguntungkan.
“Kalau harga stabil dan bagus, kami akan mempertimbangkan relaksasi yang tetap terukur, dengan memperhatikan keseimbangan supply dan demand di pasar,” katanya.
Kebijakan ini menegaskan arah pemerintah dalam memperkuat hilirisasi, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, serta memastikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara dari sektor energi dan mineral.
