KabarIndonesia.id — Pemulihan layanan pendidikan di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatra mulai menunjukkan titik terang. Hingga 30 Desember 2025, pemerintah memastikan sebanyak 85 persen sekolah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah kembali beroperasi, meski sebagian masih menjalankan pembelajaran darurat akibat kerusakan infrastruktur.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan, total sekolah yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut mencapai 4.149 sekolah, terdiri atas 2.756 sekolah di Aceh, 443 sekolah di Sumatera Barat, dan 950 sekolah di Sumatera Utara.
“Dari jumlah tersebut, sekolah yang sudah dapat beroperasi kembali di Aceh mencapai 81 persen, di Sumatera Barat 86 persen, dan di Sumatera Utara 95 persen,” ujar Mendikdasmen dalam Konferensi Pers Update Penanganan Bencana Banjir dan Longsor, Selasa (30/12/2025).
Namun demikian, pemerintah mencatat masih terdapat 54 sekolah yang mengalami kerusakan sangat berat hingga rusak total, sehingga kegiatan belajar mengajar belum dapat dilakukan di gedung sekolah.
Untuk memastikan hak pendidikan tetap terpenuhi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyiapkan 54 tenda darurat yang tersebar di tiga provinsi terdampak.
Selain itu, 587 sekolah masih dalam tahap pembersihan, terutama di wilayah Aceh, akibat dampak banjir yang cukup parah dan memerlukan waktu pemulihan lebih lama.
Mendikdasmen menegaskan, pembelajaran bagi peserta didik terdampak bencana akan kembali dimulai pada 5 Januari 2026 dengan pendekatan yang fleksibel dan adaptif sesuai kondisi darurat.
“Anak-anak dapat belajar tanpa seragam, tanpa sepatu, dan dengan kurikulum yang disesuaikan dalam kondisi darurat,” jelasnya.
Pemerintah juga menyiapkan tiga skenario pembelajaran untuk memastikan kelanjutan pendidikan pascabencana.
Pertama, fase tanggap darurat selama 0–3 bulan dengan penyederhanaan kurikulum yang menitikberatkan pada kompetensi esensial seperti literasi, numerasi, kesehatan, dan keselamatan.
Kedua, fase transisi pemulihan selama 3–12 bulan melalui kurikulum adaptif berbasis krisis, pembelajaran fleksibel, serta asesmen sederhana berbasis portofolio.
Sementara fase ketiga merupakan pemulihan lanjutan dalam rentang 1–3 tahun, yang meliputi pembangunan sekolah baru, integrasi pendidikan kebencanaan, serta penguatan sistem pembelajaran berkelanjutan.
Untuk mendukung pemulihan sektor pendidikan, Kementerian juga menyalurkan berbagai bentuk bantuan, antara lain 27.000 paket perlengkapan sekolah bagi siswa terdampak, 147 tenda pendidikan, 160 ruang kelas darurat, serta 212.000 eksemplar buku pelajaran.
Pemerintah juga menyediakan dana operasional pendidikan darurat dan dukungan psikososial bagi sekolah serta peserta didik.
Tak hanya itu, bantuan langsung juga diberikan kepada 16.467 guru terdampak dengan total nilai mencapai Rp32,9 miliar, yang disalurkan langsung ke rekening masing-masing guru di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
