KabarIndonesia.id — Anggota Komisi XIII DPR RI Rapidin Simbolon meminta Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) menyajikan data anggaran secara lebih komprehensif dan terukur dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.
Menurutnya, keterbukaan data menjadi kunci agar DPR dapat menilai efektivitas penggunaan anggaran sekaligus mempertimbangkan usulan tambahan anggaran secara objektif.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menilai penyajian data anggaran tidak cukup hanya memuat usulan tahun berjalan. Setneg diminta menyandingkan realisasi anggaran tahun 2025, capaian program tahun 2026, dan usulan anggaran tahun 2027 agar DPR memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kinerja dan efektivitas penggunaan anggaran.
“Alangkah baiknya jika realisasi tahun 2025, capaian tahun 2026, dan usulan tahun 2027 ditampilkan secara lengkap. Dengan begitu kami bisa melihat perkembangan dan progres penggunaan anggaran secara lebih jelas,” ujar Rapidin dalam agenda Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI dengan Kementerian Sekretariat Negara di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, dikutip Jumat (12/6/2026).
Menurut Rapidin, penyajian data yang lengkap akan membantu DPR dalam melakukan fungsi pengawasan dan penganggaran secara lebih optimal.
Selain itu, langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Soroti Tambahan Anggaran Rp59,7 Miliar
Dalam kesempatan yang sama, Rapidin juga menyoroti usulan tambahan anggaran sebesar Rp59,7 miliar yang diajukan Kementerian Sekretariat Negara untuk tahun anggaran mendatang.
Ia menegaskan bahwa setiap tambahan anggaran perlu disertai penjelasan rinci mengenai program, kegiatan, serta target yang ingin dicapai. Tanpa rincian yang jelas, DPR akan kesulitan menilai urgensi maupun efektivitas penambahan anggaran tersebut.
Menurutnya, transparansi menjadi aspek penting mengingat kondisi ekonomi nasional masih menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, setiap kebijakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada publik.
Fraksi PDI Perjuangan Masih Mencermati
Rapidin menegaskan Fraksi PDI Perjuangan pada prinsipnya tidak menolak usulan penambahan anggaran. Namun, pihaknya masih akan mencermati secara mendalam kebutuhan dan rincian penggunaan anggaran yang diajukan Setneg sebelum menentukan sikap resmi.
“Kami bukan tidak setuju kenaikan anggaran, tetapi penambahannya harus dijelaskan secara rinci sehingga kami dapat mempertimbangkannya secara objektif,” tegasnya.
Melalui pembahasan RKA-K/L dan RKP Tahun 2027, DPR berharap proses penyusunan anggaran dapat berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan berbasis capaian kinerja sehingga penggunaan anggaran negara benar-benar efektif dalam mendukung program pembangunan nasional.
