KabarIndonesia.id — Massa aksi yang mengusung seruan “Menuju Indonesia Bangkrut” akan turun ke jalan di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Jumat (12/6). Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Dalam siaran pers tertanggal Kamis (11/6), massa aksi menilai kondisi ekonomi masyarakat semakin berat. Mereka menyoroti harga kebutuhan pokok, penyempitan lapangan kerja, beban pajak, hingga penggunaan anggaran negara yang dianggap tidak efektif.
“Kenyataan yang kita hadapi sekarang adalah ekonomi hanya tumbuh di atas kertas, tapi di meja makan rakyat, tidak ada yang berubah. Harga beras naik, lapangan kerja menyempit, rakyat sekarat dihajar pajak. Dan pemerintah? Sibuk memoles citra sambil membagi proyek kepada kroni,” tulis massa aksi dalam siaran persnya, dikutip Jumat (12/6/2026).
Mereka menegaskan aksi tersebut bukan semata perbedaan sikap politik, melainkan bentuk kekecewaan terhadap kondisi rakyat yang dinilai terus dirugikan oleh kebijakan negara.
“Ini bukan soal perbedaan politik. Ini soal siapa yang benar-benar dirugikan dan jawabannya adalah kita semua lah sebagai rakyat yang dirugikan,” lanjutnya.
Massa aksi juga menyebut kritik berbasis data telah berulang kali disampaikan, namun tidak mendapat respons serius dari pemerintah.
Mereka menilai pemerintah lebih banyak mengelak ketimbang bertanggung jawab terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
Sejumlah isu yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut antara lain kebijakan pajak UMKM melalui PP 20/2026, pembatalan royalti minerba, ketidakpastian lapangan kerja bagi generasi muda, serta dugaan pemborosan anggaran pada program yang dinilai belum menunjukkan hasil jelas.
“Di saat rakyat dicekik oleh pajak UMKM melalui PP 20/2026, pemerintah justru membatalkan royalti minerba untuk oligarki. Di saat generasi muda melamar kerja tanpa kepastian, anggaran negara bocor ke program-program yang tak jelas hasilnya. Di saat kampus seharusnya jadi ruang berpikir bebas, militerisme justru sengaja disusupkan ke dalamnya,” tegasnya.
Massa aksi menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya keretakan hubungan antara negara dan rakyat. Karena itu, mereka menyatakan turun ke jalan menjadi pilihan untuk menyampaikan protes secara terbuka.
“Kontrak sosial antara negara dan rakyat itu yang sedang dirobek, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Semua itu lah yang membuat kami harus turun ke jalan!” tulisnya.
Mereka juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga Jakarta, khususnya yang beraktivitas di sekitar Bundaran HI, atas potensi kemacetan dan ketidaknyamanan selama aksi berlangsung.
“Teruntuk warga di Jakarta utamanya di sekitaran Bundaran HI, kami ingin memohon maaf atas kemacetan dan ketidaknyamanan yang akan terjadi esok hari. Namun, kami ingin memberi pesan bahwa kemacetan lalu lintas esok hanya berlangsung beberapa jam. Di sisi lain, kemacetan mobilitas sosial, kemacetan lapangan kerja, dan kemacetan masa depan yang dipaksakan sistem ini kepada rakyat itu sudah jauh lebih lama berlangsung selama puluhan tahun dan tidak ada tanda-tanda akan berhenti sendiri,” tulis massa aksi.
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menyampaikan lima tuntutan utama. Pertama, stop pemborosan APBN. Kedua, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
Ketiga, hentikan Program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Keempat, hentikan militerisme di ranah sipil. Kelima, mendesak Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah.
Massa aksi turut mengundang berbagai elemen masyarakat untuk bergabung, mulai dari mahasiswa, buruh, guru, pedagang, ibu rumah tangga, komunitas pelari, hingga warga yang merasa arah kebijakan negara tidak lagi berpihak kepada rakyat.
Mereka menegaskan aksi ini menjadi ruang konsolidasi publik untuk menuntut perubahan kebijakan pemerintah.
“Gangguan sementara ini adalah harga yang kami pilih bayar bersama, demi mencegah kerusakan yang jauh lebih besar,” tulis massa aksi.
