KabarIndonesia.id — Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi (Ditjen Saintek) yang masih tertinggal jauh memantik tanda tanya DPR RI.
Di tengah serapan anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang nyaris sempurna, kinerja Ditjen Saintek justru dinilai belum sesuai dengan anggaran yang akan diterima pada tahun 2026.
Sorotan itu disampaikan Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, dalam rapat kerja Komisi X bersama Mendiktisaintek di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Ia menyebut realisasi anggaran Kemendiktisaintek secara keseluruhan pada tahun 2025 telah mencapai 94,83 persen.
Namun menurut Sofyan, capaian tersebut tidak merata di seluruh unit kerja. “Salah satu unitnya adalah Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi, yang realisasinya baru mencapai 63,72 persen,” kata Sofyan, Selasa (3/2/2026).
Rendahnya serapan anggaran itu menjadi sorotan serius, mengingat Ditjen Saintek justru memperoleh kenaikan anggaran signifikan pada anggaran tahun 2026.
“Tahun 2026 Direktorat Jenderal Sain dan Teknologi mendapat peningkatan anggaran dari 326 miliar menjadi 1.082 miliar. Nah tentu ini adalah pertanyaan kami apakah pembangunan SMA Garuda ini terjadi kemandekan pada tahun 2025,” ujarnya.
Sebagai informasi, pemerintah melalui Kemendiktisaintek pada 2025 resmi meluncurkan Program Sekolah Garuda.
Program ini merupakan inisiatif terpadu yang terdiri atas dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru dan Sekolah Garuda Transformasi, yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sekaligus pemerataan akses pendidikan di berbagai daerah.
Dalam perencanaannya, sebanyak 20 Sekolah Garuda Baru akan dibangun hingga tahun 2029. Khusus tahun 2025, empat sekolah yang ditargetkan mulai dibangun dan direncanakan beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027.
Selain anggaran, Sofyan juga menyoroti target Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi yang ditetapkan Kemendiktisaintek.
Ia menilai target tersebut masih menjadi tantangan besar. Pasalnya, APK pendidikan tinggi pada tahun 2025 baru mencapai 32,89 persen, masih di bawah target 33,94 persen. Sementara itu, target tahun 2026 dipatok di angka 34,92 persen.
“Ini angka yang tidak kecil. Tak usah jauh-jauh Korea Selatan. APK kuliah mereka itu sudah lebih tinggi dari kita,” imbuhnya.
Sofyan menilai peningkatan APK sangat bergantung pada ketersediaan beasiswa, khususnya bagi pelajar dari keluarga tidak mampu.
Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran untuk KIP Kuliah belum memadai. Bahkan, ia mengaku menerima informasi tentang potensi penurunan kuota penerima beasiswa.
“Yang tadinya 200 ribu tinggal 170 ribu yang baru. Mudah-mudahan nggak jadi Pak Menteri,” lanjutnya.
Ia pun mendorong Mendiktisaintek agar lebih agresif memperjuangkan tambahan anggaran beasiswa kepada Presiden, termasuk dengan memanfaatkan ruang fiskal yang tersedia.
“Masa untuk KIP kuliah yang hanya 15 triliun, tambahlah 5 triliun saja saya kira sudah cukup bisa membuat banyak orang tua tersenyum bahwa anaknya bisa jadi sarjana,” ujarnya.
Tak berhenti di situ, Sofyan juga mengingatkan pentingnya perhatian terhadap perguruan tinggi swasta. Ia mengusulkan agar pemerintah menghadirkan skema bantuan khusus berupa Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta (BOPTS). “(Selain) BOPTN, perlu juga BOPTS,” kata Sofyan.
