KabarIndonesia.id — Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Pejabat Publik PKS 2025 memasuki hari kedua, menampilkan deretan narasumber dari kalangan akademisi dan pemerintahan. Ribuan anggota legislatif serta kepala daerah dari PKS mengikuti acara ini, yang menjadi wadah penguatan kapasitas pejabat publik dalam menghadirkan pelayanan inovatif dan pro-rakyat.
Di antara narasumber yang hadir adalah Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Prof. Eko Prasojo; Menteri Ketenagakerjaan, Prof. Yassierli; Menteri Koperasi, Ferry Juliantono; Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana; serta Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman.
Kekuatan Sistem dan Institusi
Dalam pemaparannya, Prof. Eko Prasojo menekankan empat faktor kunci untuk mendorong pertumbuhan daerah, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, kekuatan sistem dan institusi, serta nilai budaya. “Kita memiliki semuanya, tetapi masih lemah di sistem dan institusi,” ujarnya, Selasa (4/11/2025). Ia mengajak para pejabat publik PKS untuk memperkuat tata kelola pemerintahan serta membangun budaya birokrasi yang efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Implementasi Adaptif dan Inovatif
Menteri Ketenagakerjaan, Prof. Yassierli, menyoroti pentingnya sinergi antara kebijakan pusat dengan pelaksanaan di daerah. “Ketika kebijakan pusat diimplementasikan secara adaptif dan inovatif di daerah, manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat, khususnya pencari kerja dan pelaku industri lokal,” ujarnya. Ia menutup sesi dengan ajakan kepada seluruh pejabat publik PKS untuk menjadi bagian dari ekosistem pembangunan tenaga kerja yang unggul, berdaya saing, dan berkeadilan sosial.
Koperasi dan UMKM sebagai Penggerak Gizi Nasional
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menekankan pentingnya keterpaduan lintas sektor dalam pemenuhan gizi masyarakat. “Komponen makan bergizi meliputi tiga hal: bahan baku, operasional, dan insentif bahan baku. Pembelian bahan baku dari petani, peternak, dan nelayan diharapkan dapat dikoordinir oleh koperasi dan UMKM,” ujarnya. Ia menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar program ini efektif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Semangat Koperasi Selaras dengan Jati Diri Bangsa
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa penguatan koperasi bukan sekadar agenda ekonomi, tetapi juga misi ideologis bangsa. “Presiden Pak Prabowo Subianto ingin melanjutkan cita-cita pendiri bangsa. Semangat koperasi dalam UUD 1945 Pasal 33 mencerminkan karakter masyarakat Indonesia,” jelasnya. Ia berharap nilai gotong royong dan kebersamaan dalam koperasi dapat dihidupkan kembali oleh pejabat publik di daerah.
Transmigrasi Instrumen Pemerataan Pembangunan
Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman, menutup sesi dengan membahas peran strategis transmigrasi dalam pemerataan pembangunan nasional. Program transmigrasi modern kini fokus tidak hanya pada perpindahan penduduk, tetapi juga pengembangan wilayah dan peningkatan produktivitas ekonomi daerah tujuan. “Melalui sinergi antar kementerian dan pemerintah daerah, transmigrasi diharapkan menjadi lokomotif pembangunan inklusif, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat ketahanan ekonomi di wilayah berkembang,” ungkapnya.
Hari kedua Bimteknas berlangsung interaktif dan penuh inspirasi. Diskusi, paparan, dan dialog tematik memberi wawasan strategis bagi peserta untuk mengembangkan pelayanan publik di daerah masing-masing. Kegiatan ini akan terus berlanjut, menghadirkan pembicara dari kalangan praktisi, akademisi, dan pejabat tinggi negara, guna membentuk pejabat publik PKS yang inovatif, berintegritas, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
