KabarIndonesia.id – Anggota Badan Anggaran DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengkritik pemerintah yang menganggap membengkaknya anggaran peringatan HUT RI di Ibu Kota Negara (IKN) sebagai hal yang wajar.
“Di mana letak kewajarannya? Rakyat sedang menghadapi krisis akibat gelombang PHK, tapi negara justru menghamburkan dana untuk seremoni,” ujar Netty seperti yang dikutip dari Kabar Bursa, Selasa, 13 Agustus 2024.
Pemerintah berdalih lonjakan biaya peringatan HUT RI ke-79 disebabkan oleh acara yang digelar di dua lokasi, yakni Jakarta dan IKN. Keterbatasan infrastruktur di IKN disebut-sebut memaksa pemerintah mengalokasikan biaya besar untuk transportasi dan akomodasi tamu.
“Sudah jelas biayanya membengkak karena infrastruktur di IKN belum siap, tapi tetap dipaksakan demi gengsi. Uang negara dikeluarkan dengan mudahnya,” kata Netty.
Netty menegaskan, pemerintah seharusnya lebih fokus pada penyelesaian masalah yang menimpa rakyat akibat lesunya ekonomi. “Kita sedang dilanda gelombang PHK yang tentunya berdampak pada perekonomian. Bukankah itu yang lebih mendesak untuk ditangani?” tanyanya.
Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, sebanyak 101.536 pekerja mengalami PHK dari Januari hingga Juni tahun ini. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir 2024.
“Contohnya, industri tekstil dan pakaian yang terpaksa melakukan PHK bahkan menutup pabrik karena perlambatan pertumbuhan. Ironisnya, belum ada intervensi dari pemerintah untuk mengatasinya, tapi justru sibuk mengadakan acara besar di IKN,” ungkapnya.
Netty yang juga duduk di Komisi Ketenagakerjaan dan Kesehatan DPR, turut menyoroti puluhan juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang saat ini berstatus non-aktif. Per 1 Juni 2024, dari 273 juta peserta BPJS, sebanyak 58,3 juta di antaranya tidak aktif. “Sebagian besar peserta JKN ini menunggak iuran karena kemiskinan, PHK, dan kesulitan ekonomi,” katanya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang lebih memilih mengalokasikan anggaran untuk seremoni ketimbang subsidi bagi keluarga korban PHK atau pelunasan tunggakan BPJS. Anggaran negara, kata dia, seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak PHK agar tidak terjebak dalam utang pinjaman online.
Selain itu, Netty menyinggung kondisi petani dan pelaku UMKM yang juga sedang kesulitan. “Harga tomat yang anjlok membuat petani menjerit, belum lagi UMKM yang kekurangan modal dan sering merugi. Di mana peran pemerintah?” ujarnya.
Netty juga menyoroti minimnya anggaran untuk perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bermasalah di luar negeri. Netty menyebut anggaran untuk memulangkan PMI sangat minim. Ini menunjukkan rendahnya perhatian pemerintah terhadap pekerja migran.
Netty pun menilai kritik masyarakat terhadap pembengkakan biaya peringatan HUT RI di IKN adalah hal yang wajar. “Pemerintah sibuk membuat acara di IKN, sementara rakyatnya dibiarkan menderita. Padahal, peringatan kemerdekaan bisa dilakukan dengan cara sederhana namun bermakna,” katanya.
Jokowi Sebut Wajar
Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia mengalami pembengkakan anggaran karena dilangsungkan di dua tempat, yakni Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Jakarta. Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya menilai kenaikan biaya ini sebagai sesuatu yang wajar.
“Dulu (peringatan Proklamasi Kemerdekaan) hanya di satu tempat. Sekarang, karena ada transisi, jadi diadakan di dua lokasi. Tapi, bukan sesuatu yang luar biasa. Saya kira anggarannya masih wajar, dan diurus oleh Kemensetneg (Kementerian Sekretariat Negara),” ujar Jokowi kepada wartawan setelah menyerahkan SK Hutan Sosial, TORA, dan Sawit Rakyat serta Sertifikat Layanan Dana Lingkungan untuk Masyarakat di Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga mengakui adanya peningkatan anggaran negara untuk upacara bendera 17 Agustus 2024 di IKN. “Karena upacara sekarang dilaksanakan di dua tempat, tentu saja anggarannya lebih besar daripada sebelumnya, meski tidak signifikan,” ujar Pratikno di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2024.
Pratikno menambahkan, seluruh biaya penyelenggaraan upacara di IKN dan Istana Merdeka sepenuhnya ditanggung negara. Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti jumlah anggaran yang dialokasikan. Ketika ditanya seberapa besar kenaikan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya, Pratikno menyarankan agar hal tersebut ditanyakan kepada Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres).
Mengenai kabar bahwa sewa mobil pejabat selama upacara di IKN mencapai Rp 25 juta per hari per unit, Pratikno menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh terbatasnya infrastruktur di IKN. “Infrastruktur di IKN masih sangat terbatas. Jalur transportasi dari Balikpapan ke IKN juga belum sepenuhnya siap. Tol dan bandara di IKN diperkirakan akan selesai pada akhir Agustus atau awal September,” jelas Pratikno.
Lebih lanjut, Pratikno mengungkapkan pemerintah masih menghadapi kendala terkait sarana transportasi untuk pelaksanaan upacara di IKN. Karena keterbatasan jumlah mobil, pemerintah akan menyediakan bus untuk transportasi menuju lokasi upacara. “Kita harus menyediakan banyak bus. Koordinasi dengan aparat setempat, seperti pemda, kapolda, dan pangdam, sudah dilakukan agar kebutuhan transportasi saat detik-detik proklamasi bisa terpenuhi,” katanya. (*)
