KabarIndonesia.id — Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mencuri perhatian dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Selasa (24/9/2025). Meski aturan resmi hanya memberikan waktu 15 menit, Trump berbicara hingga hampir satu jam penuh sekitar 56 menit menjadikannya salah satu pidato terpanjang dalam sejarah forum tersebut.
Kerusakan teleprompter di markas PBB membuat Trump berpidato tanpa naskah resmi. Alhasil, penyampaiannya berlangsung spontan dan melebar ke berbagai isu, mulai dari konflik geopolitik, arus migrasi, hingga perubahan iklim.
Dalam pidatonya, Trump menyoroti migrasi besar-besaran yang menurutnya berpotensi merusak stabilitas suatu negara. Ia memperingatkan bahwa bangsa yang gagal mengendalikan migrasi bisa “masuk neraka.” Trump juga menuding sejumlah negara terlalu longgar dalam kebijakan migrasi, seraya menegaskan bahwa setiap bangsa memiliki kewajiban menjaga kedaulatannya.
Trump kembali mengangkat kebijakan imigrasi ketat yang dijalankannya di Amerika Serikat sebagai contoh. Namun, pengamat menilai migrasi kerap menjadi konsekuensi dari konflik, ketidakstabilan ekonomi, hingga dampak perubahan iklim hal yang justru ia abaikan.
Terkait isu iklim, Trump kembali menolak konsensus ilmiah global. Ia mengkritik kesepakatan internasional tentang perubahan iklim yang dianggap merugikan Amerika Serikat, bahkan menyebut krisis iklim sebagai “tipuan.” Trump menyerukan dunia untuk tetap mengandalkan bahan bakar fosil, sembari menegaskan bahwa pemerintahannya akan fokus pada energi nasional untuk menopang pertumbuhan ekonomi.
Pandangan ini bertolak belakang dengan mayoritas pemimpin dunia dan komunitas ilmiah yang menilai pemanasan global akibat emisi karbon sebagai ancaman serius bagi masa depan umat manusia.
Pidato panjang Trump langsung menjadi sorotan media internasional. Selain karena durasi yang jauh melampaui aturan, isi pidato yang penuh kontroversi menegaskan bagaimana forum PBB kerap dimanfaatkan pemimpin dunia untuk mengedepankan agenda politik domestik masing-masing.
Sidang Majelis Umum PBB tahun ini sendiri dihadiri puluhan kepala negara dan pemerintahan dari berbagai kawasan, dengan agenda utama membahas konflik global, migrasi, dan perubahan iklim.
