KabarIndonesia.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Syarif memiliki pengetahuan mendalam mengenai arus dana terkait pengaturan kuota serta penyelenggaraan haji periode 2023–2024. Dugaan ini mencuat usai dirinya diperiksa penyidik lembaga antirasuah. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan pemeriksaan dimaksudkan untuk mengurai sejauh mana keterlibatan pengetahuan Syarif dalam konstruksi perkara, khususnya mengenai aliran dana yang dipersoalkan.
“Pemeriksaan terhadap yang bersangkutan berfokus pada apa yang diketahuinya terkait konstruksi perkara, terutama dugaan aliran dana tersebut,” ujar Budi kepada pers, Rabu (17/9/2025).
Penyidikan itu sekaligus membuka kemungkinan penelusuran lebih dalam atas dugaan distribusi dana ke lembaga-lembaga keagamaan, termasuk GP Ansor. Budi menambahkan, KPK tidak akan ragu memanggil pihak lain dari lingkungan organisasi tersebut jika kesaksian mereka diperlukan untuk memperjelas perkara.
“Pemanggilan dilakukan kepada siapa pun yang diduga memahami konstruksi perkara ini. Artinya, ketika penyidik menilai keterangannya relevan, maka pemanggilan dapat dilakukan,” tegas Budi.
Langkah pemanggilan Syarif merupakan tindak lanjut dari penyitaan dokumen dan barang bukti elektronik (BBE) yang sebelumnya diamankan dari kediaman mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, pada Kamis (4/9/2025).
Sosok Syarif sendiri bukan figur asing di kalangan Nahdlatul Ulama. Ia menduduki posisi strategis sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat GP Ansor periode 2024–2029. Ia dilantik bersama 48 Wasekjen lainnya di Istora Senayan, Jakarta, pada 27 Mei 2024. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya.
GP Ansor, organisasi kepemudaan NU yang berdiri sejak 24 April 1934 di Banyuwangi, Jawa Timur, memiliki tradisi kuat dalam mengedepankan baiat atau sumpah jabatan sebagai bentuk komitmen moral. Dalam momen pelantikan itu, Gus Yahya menekankan sakralitas baiat sebagai ikrar kepemimpinan yang dipertanggungjawabkan, bukan hanya di dunia, melainkan juga di hadapan Allah SWT.
“Baiat ini bukan sekadar formalitas di lingkungan NU, tetapi juga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT,” tegas Gus Yahya.
Ia kemudian mengajukan pertanyaan kepada seluruh pengurus yang baru saja diangkat.
“Siap bertanggung jawab dunia akhirat?” tanya Gus Yahya lantang.
“Siap!” jawab para pengurus PP GP Ansor serempak.
Surat pengesahan kepengurusan PP GP Ansor periode tersebut turut dibacakan oleh Sekretaris Jenderal PBNU, H Saifullah Yusuf, menandai sahnya kepengurusan baru organisasi pemuda NU itu.
