KabarIndonesia.id — Memanasnya situasi keamanan di Timur Tengah mendorong pemerintah Indonesia memperkuat langkah antisipasi. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) membuka layanan darurat dan meminta seluruh WNI di kawasan terdampak untuk meningkatkan kewaspadaan.
Melalui Direktorat Pelindung Warga Negara Indonesia (PWNI), Kementerian Luar Negeri RI menyatakan terus mengintensifkan komunikasi dengan para WNI serta berkoordinasi dengan seluruh Perwakilan RI di wilayah Timur Tengah.
Perwakilan RI telah mengimbau seluruh WNI di wilayah terdampak untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, mengikuti arahan otoritas setempat, serta menjaga komunikasi secara berkala dengan perwakilan terdekat.
Imbauan tersebut juga ditujukan kepada WNI yang mengalami kendala perjalanan akibat perkembangan situasi di kawasan tersebut.
Selain itu, Kementerian Luar Negeri mengingatkan masyarakat Indonesia yang berencana melakukan perjalanan melalui atau transit di Timur Tengah agar mempertimbangkan kembali rencana tersebut hingga situasi yang dinilai lebih menguntungkan.
Pemerintah memastikan pemantauan terus dilakukan. Kemenlu bersama seluruh Perwakilan RI di wilayah disebut akan menyatukan informasi serta melakukan penilaian menyeluruh terhadap dinamika keamanan, kondisi di lapangan, dan langkah-langkah penanganan baik tengah maupun akan dilakukan dalam merespons perkembangan ke depan.
Hotline Darurat WNI
Dalam kondisi darurat, WNI dapat menghubungi Hotline Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri di nomor +62 812-9007-0027, atau menghubungi hotline Perwakilan RI berikut:
- KBRI Riyadh : +966 569173990
- KJRI Jeddah : +966 503609667
- KBRI Abu Dhabi : +971 566156259
- KJRI Dubai : +971 564170333 / +971 563322611
- KBRI Doha : +974 44657945 / 44664981 / 33322875
- KBRI Kota Kuwait : +965 97206060 / 97809760
- KBRI Manama : +973 38791650
- KBRI Amman : +962 779150407
- KBRI Bagdad : +964 7769842020
- KBRI Teheran : +98 9914668845 / +98 9024668889
- KBRI Beirut : +961 70817310
- KBRI Damaskus : +963 954444810
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjamin keselamatan WNI di luar negeri, khususnya di wilayah yang tengah menghadapi ketidakstabilan keamanan.
