KabarIndonesia.id — Langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas praktik tambang ilegal dinilai sebagai sinyal kuat bagi pemulihan kepercayaan investor global terhadap stabilitas dan kredibilitas ekonomi Indonesia.
Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Literatur Institut, Asran Siara, menyampaikan apresiasi mendalam atas ketegasan Presiden yang turun langsung menyaksikan penyerahan aset enam smelter beserta barang rampasan negara lainnya kepada PT Timah Tbk, di Smelter PT Tinindo Internusa, Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Senin lalu.
Menurut Asran, kebijakan tersebut menjadi bukti konkret komitmen pemerintah dalam membangun tata kelola sumber daya alam yang bersih, transparan, dan berintegritas. Ia menilai tindakan itu mencerminkan kepemimpinan yang berani serta mampu membangkitkan kembali kepercayaan dunia terhadap ekonomi nasional.
“Presiden Prabowo menunjukkan kesungguhan dalam memulihkan integritas ekosistem mineral dan pertambangan nasional. Ini bukan hanya langkah penertiban, tetapi juga upaya strategis untuk mengembalikan kekayaan negara agar benar-benar dinikmati oleh rakyat,” ujar Asran dalam keterangannya di Jakarta.
Ia menambahkan, langkah Presiden tidak sekadar memperkuat aspek hukum dan pengawasan, namun juga menjadi pesan tegas bagi investor global bahwa Indonesia tengah menata ulang fondasi ekonominya di atas prinsip disiplin dan kepastian hukum.
“Keberanian Presiden menindak tambang ilegal menunjukkan komitmen terhadap tata kelola yang bersih. Dunia akan lebih mempercayai negara yang berani menegakkan aturan di sektor strategisnya,” tegas Asran.
Lebih jauh, ia menilai kebijakan tersebut merupakan wujud nyata nasionalisme ekonomi, di mana kekayaan alam dikelola demi kemakmuran seluruh rakyat, bukan untuk segelintir pihak.
“Kekayaan tambang adalah hak rakyat. Saat Presiden turun langsung memastikan aset rampasan negara dikembalikan kepada BUMN, itu menjadi penegasan atas kedaulatan ekonomi dan cita-cita keadilan sosial,” ujarnya.
Asran juga mendorong agar langkah tegas tersebut diikuti reformasi menyeluruh terhadap regulasi dan sistem pengawasan pertambangan, sehingga praktik serupa tidak kembali berulang.
“Presiden Prabowo telah membangun pondasi penting. Tugas berikutnya adalah memastikan seluruh kementerian, lembaga, dan aparat pengawas bekerja secara sinergis agar tata kelola pertambangan semakin kokoh, efisien, dan berpihak pada kepentingan nasional,” tandasnya.
Langkah tegas Presiden Prabowo ini sekaligus menandai era baru penguatan tata kelola ekonomi nasional, di mana kepastian hukum dan integritas menjadi fondasi utama daya tarik investasi asing serta jaminan bahwa kekayaan alam Indonesia benar-benar dikelola untuk kemakmuran rakyat.
