KabarIndonesia.id — Hasil survei Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen.
Diketahui, survei Indikator Politik Indonesia dirilis pada Minggu (8/2/2026). Menanggapi temuan tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tidak menjadikan angka survei sebagai target utama, melainkan fokus mempercepat program prioritas yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
“Bagi kami sesungguhnya bukan itu yang kita kejar, bukan hasil survei, yang kita kejar adalah mempercepat program-program yang memang kita yakini itu bisa mengurangi beban-beban dan masalah-masalah yang ada di masyarakat kita,” ujar Mensesneg dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip Rabu (11/2/2026).
Prasetyo menambahkan, pemerintah saat ini tengah “berperang” menghadapi berbagai persoalan di tengah masyarakat, mulai dari upaya mengentaskan kemiskinan hingga meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.
“Jadi kita ingin bekerja sekeras-kerasnya untuk mencapai itu. Kalau kemudian itu diterima oleh masyarakat dalam bentuk hasil polling, itu kita serahkan kepada masyarakat, tapi kita tidak mengejar itu,” imbuhnya.
Meski demikian, Prasetyo mengakui pemerintah belum sepenuhnya puas dengan pencapaian sejumlah program yang sedang berjalan.
Ia menekankan, implementasi percepatan akan terus dilakukan agar manfaatnya lebih cepat dirasakan sekaligus menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat.
“Masih banyak yang kita belum puas terhadap program-program yang kita inginkan cepat bisa dirasakan oleh seluruh, cepat bisa mengurangi kesulitan-kesulitan masyarakat dan itu juga belum semuanya kan, butuh waktu, masih butuh waktu,” ujarnya.
Ia menyebut salah satu program yang sedang diakselerasi adalah mengusulkan sekolah untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan bagi generasi penerus bangsa di berbagai daerah.
“Misalnya, bagaimana kita merenovasi seluruh sekolah kan, dari kurang lebih 300 ribu sekolah di seluruh wilayah tanah air kita mungkin baru bisa kita selesaikan dalam 2-3 tahun itu,” tandas Mensesneg.
