KabarIndonesia.id — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi perbedaan data simpanan pemerintah daerah (Pemda) di perbankan yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI) dan hasil verifikasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia menegaskan bahwa data yang dicatat oleh BI seharusnya menjadi acuan utama karena bersumber dari laporan resmi perbankan nasional.
“Itu data dari BI, sudah dicek sama BI, harusnya betul. Mereka (kepala daerah) harus cek lagi dana di perbankan mereka seperti apa,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Pernyataan ini disampaikan menyusul sanggahan dari sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang mempertanyakan validitas data simpanan daerah tersebut. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan adanya selisih sekitar Rp18 triliun antara data BI—yang mencatat simpanan Pemda sebesar Rp233,97 triliun per September 2025—dengan hasil pengecekan Kemendagri ke rekening kas daerah yang hanya mencapai Rp215 triliun.
Purbaya menekankan bahwa data BI berasal dari laporan rutin seluruh bank di Indonesia yang terintegrasi langsung dengan sistem bank sentral. “Itu kan data dari bank sentral, laporan dari bank yang disampaikan setiap saat ke BI. Harusnya itu yang betul,” tegasnya.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, sebelumnya juga menjelaskan bahwa angka tersebut telah melalui proses verifikasi ketat berdasarkan laporan bulanan dari kantor bank di seluruh wilayah Indonesia.
Purbaya sempat menyampaikan kecurigaan bahwa selisih Rp18 triliun bisa disebabkan oleh ketidaktelitian pemerintah daerah dalam pencatatan keuangan. Ia pun mendorong Mendagri untuk menelusuri penggunaan dana tersebut.
“Kalau memang ada selisih, ya perlu dilihat ke mana dana itu digunakan. Mudah-mudahan memang dipakai untuk menggerakkan ekonomi daerah, bukan justru ditahan di bank-bank di Jakarta,” pungkasnya.
