KabarIndonesia.id — Di tengah memanasnya perdebatan publik mengenai latar belakang pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, muncul suara kritis dari kalangan akademisi. Dosen IPB University, Meilanie Buitenzorgy, lewat unggahan di Facebook pribadinya, memperingatkan masyarakat agar tidak serta-merta kagum dengan gelar lulusan luar negeri.
Menurut Meilanie, tidak semua institusi pendidikan di luar negeri memiliki standar akademik ketat. Ia menyebut keberadaan universitas “abal-abal” yang lebih berorientasi bisnis ketimbang kualitas.
Meilanie menulis bahwa banyak orang tidak memahami fakta tersebut karena tidak pernah sekolah di luar negeri. Ia menyinggung praktik sejumlah kampus di Inggris yang bahkan bisa menerima mahasiswa tanpa ijazah SMP. Ia mengutip cerita akademisi University of Bristol, Prof. Dr. Surya Mahdi, tentang seorang anak Indonesia yang diterima di program Pra-Universitas meski tak punya ijazah setara SMP.
Ia menegaskan bahwa penerimaan itu bukan karena kejeniusan sang anak, melainkan murni karena kampus-kampus tersebut membutuhkan pemasukan dari orang tua yang ingin anaknya terlihat berprestasi. Menurutnya, kampus semacam itu sering memasarkan diri dengan slogan degree granting alias “universitas pasti lulus”. Bahkan, program Pathway atau Foundation di institusi seperti itu bisa diikuti siapa saja tanpa syarat akademik berarti, asalkan mampu membayar.
Sebagai perbandingan, Meilanie menegaskan bahwa universitas top dunia seperti Oxford, Cambridge, hingga NUS dan NTU di Singapura hanya menerima calon mahasiswa dengan ijazah A-Level (setara kelas 12 SMA). Ia juga menyinggung peran konsultan pendidikan yang gemar menawarkan jalur instan via media sosial, yang menurutnya justru memuluskan jalan ke kampus abal-abal.
Dalam bagian paling tajam, Meilanie melayangkan sindiran yang dinilai menyinggung pejabat tinggi Indonesia. Ia menyoroti riwayat pendidikan yang disebutnya “janggal dan inkonsisten” namun tetap bisa mengantarkan seseorang ke posisi strategis. Ia bahkan menegaskan bahwa MDIS Singapore bukan universitas.
Ia menutup analisanya dengan menyoroti peran Kementerian Pendidikan dalam menyaring ijazah dari kampus abal-abal. Namun, ia menyayangkan proses itu bisa dipolitisasi. Menurutnya, misi tersebut rusak hanya demi meloloskan sosok tertentu.
