KabarIndonesia.id — Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kembali menegaskan komitmen nasional terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam Sidang Ke-59 Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang digelar di Kantor PBB Jenewa, Swiss, pada 23–27 Juni 2025.
Sebagai delegasi resmi Indonesia, Kementerian HAM mengikuti berbagai forum antarnegara. Agenda yang diikuti meliputi sesi dialog interaktif dengan sejumlah pelapor khusus dan ahli independen, mencakup isu solidaritas internasional, situasi di Myanmar, independensi hakim dan pengacara, diskriminasi terhadap perempuan, perdagangan manusia, serta persoalan kemiskinan ekstrem.
“Dalam forum ini, Indonesia menyampaikan perkembangan, tantangan, dan capaian konkret dalam agenda HAM nasional, termasuk langkah-langkah penguatan sistem perlindungan HAM di tingkat domestik,” ujar Wakil Menteri HAM Mugiyanto, dalam keterangannya di Jenewa yang diterima di Jakarta, Selasa.
Ia menegaskan bahwa keikutsertaan dalam sidang internasional tersebut merupakan refleksi dari komitmen Indonesia dalam memperkuat sistem perlindungan HAM global. Kehadiran ini sekaligus memperkokoh posisi Indonesia sebagai anggota aktif dan berpengaruh dalam tata kelola HAM internasional.
Lebih dari itu, kehadiran Indonesia juga menjadi ajang strategis untuk mengangkat agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam visi besar Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkukuh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.
Mugiyanto menekankan pentingnya pemajuan HAM melalui dialog setara, pertukaran pengetahuan, serta kolaborasi antarnegara. Untuk itu, selain menghadiri sidang pleno, delegasi Indonesia juga dijadwalkan menggelar sejumlah pertemuan bilateral strategis.
Pertemuan pertama dilakukan dengan Deputi Komisaris Tinggi HAM PBB, Nada Al-Nashif, membahas peluang kerja sama teknis, pelatihan penguatan kapasitas, serta revitalisasi institusi nasional HAM di Indonesia. Pertemuan berikutnya dengan Presiden Dewan HAM PBB, Jürg Lauber, membahas kontribusi Indonesia dalam memperkuat efektivitas lembaga tersebut sebagai platform dialog yang inklusif.
Delegasi juga akan berdialog dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang berbasis di Jenewa, guna menyampaikan pembaruan kebijakan HAM nasional dan menjalin komunikasi terbuka dengan komunitas internasional.
“Partisipasi aktif dalam forum Dewan HAM ini bukan sekadar formalitas, tetapi menunjukkan keterbukaan Indonesia terhadap mekanisme internasional serta keseriusan pemerintah dalam terus membenahi kinerja HAM di dalam negeri,” ujar Mugiyanto.
Di akhir pernyataannya, Wakil Menteri juga memberikan apresiasi terhadap peran strategis Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) Jenewa yang konsisten mendukung diplomasi HAM Indonesia di berbagai forum global.
“Dengan kolaborasi erat bersama PTRI, kami pastikan bahwa segala proses diplomasi dan komunikasi yang kami jalankan di forum internasional selalu menjunjung tinggi kepentingan nasional, dalam semangat konstruktif, dialog terbuka, serta prinsip saling menghormati,” tutupnya.
