Frederik Kalalembang Soroti Luka Emosional Warga akibat Eksekusi Tongkonan di Toraja Utara

Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Irjen Pol (Purn) Drs. Frederik Kalalembang

KabarIndonesia.id — Suasana duka bercampur kegetiran menyelimuti Lembang Kalumpang, Kecamatan Balusu, Toraja Utara, Jumat (26/9/2025). Sebuah rumah adat Tongkonan akhirnya dieksekusi PN Tana Toraja di kawal oleh aparat kepolisian setelah melalui proses hukum yang panjang dan berliku.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Irjen Pol (Purn) Drs. Frederik Kalalembang, menyuarakan rasa keprihatinan mendalam atas peristiwa yang bukan hanya meruntuhkan bangunan tradisional, tetapi juga meninggalkan luka batin yang sulit terhapus bagi masyarakat.

“Saya menyadari, peristiwa ini memantik pro dan kontra yang begitu tajam. Ada yang berharap penundaan, ada pula yang mendesak agar eksekusi segera dijalankan. Kapolres sebagai mediator bersama aparat lainnya sudah menempuh jalan panjang, dan inilah konsekuensi hukum yang mesti ditegakkan, meski getir untuk diterima,” tutur Frederik.

Tongkonan, Lambang Kehidupan

Rumah adat yang selama ini berdiri megah bukan sekadar hunian. Tongkonan adalah penanda jati diri orang Toraja. Ia menjadi pusat kehidupan sosial, budaya, dan spiritual tempat menyimpan silsilah leluhur, pusaka, serta ruang musyawarah keluarga.

Frederik menekankan, pembongkaran Tongkonan tak bisa dipandang semata-mata sebagai tindakan fisik, melainkan juga pukulan terhadap rasa dan martabat kolektif. “Kita tidak menolak pelaksanaan hukum, tetapi tata caranya seharusnya dilakukan dengan penuh penghormatan,” ucapnya.

Menimbang Kemanusiaan

Ia menilai penggunaan alat berat seperti eskavator memberi kesan akhir yang pahit. “Seakan tidak ada hari esok. Padahal bisa saja ditempuh cara lain yang lebih teduh dan manusiawi, tetap menegakkan hukum tanpa menggores makna budaya kita,” tambahnya.

Frederik mengajak semua pihak menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga. “Kerap kali perhatian kita abai di awal, lalu setelah eksekusi terjadi barulah bermunculan penilaian. Mari kita bersama, pemerintah, tokoh adat, hingga masyarakat, menata agar hukum berjalan seiring dengan nilai adat. Dengan demikian, keadilan tidak menorehkan luka, melainkan menghadirkan kebijaksanaan bagi kita semua,” pungkasnya.