Diana Valencia Kembali Pegang ID Pers Istana, Gesturnya Jadi Sorotan Publik

Istimewa: Kartu Pers Istana Jurnalis CNN Indonesia Diana Valencia Resmi Dipulihkan.

KabarIndonesia.id — Biro Pers Sekretariat Presiden akhirnya mengembalikan kartu identitas liputan milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, pada Senin (29/9/2025). Langkah ini ditempuh setelah pencabutan ID sebelumnya menuai kritik keras dari publik.

Momen pengembalian itu terekam dalam sebuah video yang diunggah akun TikTok suaradotcom. Terlihat seorang perwakilan Biro Pers menyerahkan kembali ID liputan seraya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Ia juga berjanji tindakan serupa tidak akan terulang di masa mendatang.

Namun sorotan warganet justru tertuju pada ekspresi Diana saat menerima kembali identitasnya. Dengan wajah datar dan suara singkat, ia hanya berucap, “Makasih, Pak.” Ekspresi dingin itu dianggap mencerminkan rasa muak yang juga dirasakan publik atas peristiwa yang dinilai sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan pers.

“Muak banget muka mbaknya,” tulis akun @mbo***.
“Muka jurnalisnya muak, jangankan yang merasakan, kami pun yang menonton juga ikut muak,” sambung akun @and***.

Kasus ini bermula ketika Diana mengajukan pertanyaan kritis kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sesi doorstop mengenai maraknya kasus keracunan siswa akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pertanyaan tersebut dipandang wajar dalam konteks kerja jurnalistik, namun tak lama berselang, Biro Pers mencabut ID peliputannya.

Keputusan itu memicu gelombang kecaman dari berbagai kalangan, mulai dari organisasi jurnalis, pengamat media, hingga masyarakat luas. Tekanan publik akhirnya memaksa pihak Istana mengakui kesalahan dan mengembalikan hak liputan Diana.

Meski demikian, bagi banyak pihak, pengembalian itu dianggap sekadar menambal luka yang sudah terbuka. Ekspresi dingin Diana menjadi simbol pesan yang tak terucap: kebebasan pers di negeri ini masih rapuh, dan permintaan maaf tidak serta-merta menghapus kekecewaan.

Pengembalian ID memang menutup satu babak sengketa, tetapi sekaligus membuka diskusi yang lebih besar tentang bagaimana negara seharusnya memperlakukan jurnalis yang bekerja untuk kepentingan publik, bukan demi kenyamanan penguasa.