Dandhy Laksono Geram: Kelalaian Program MBG, Tak Ada Pejabat Mundur atau Dipenjara

Dandhy Laksono

KabarIndonesia.id — Kasus keracunan massal yang diduga bersumber dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin meluas. Gelombang terbaru terjadi di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, di mana ratusan pelajar mendadak jatuh sakit setelah menyantap hidangan MBG.

Fenomena ini memicu perhatian publik secara luas. Aktivis sekaligus jurnalis investigasi, Dandhy Dwi Laksono, melontarkan kritik keras terhadap pemerintah yang dianggap abai dalam menyikapi maraknya insiden tersebut. Pendiri rumah produksi WatchdoC itu mempertanyakan mengapa tidak ada satu pun pejabat yang diminta bertanggung jawab, meski kasus ini terulang di banyak daerah.

“Dengan kasus yang merata dan sistemik seperti ini, mengapa tak ada pejabat yang mundur atau dipenjara atas kelalaian yang membahayakan orang lain?” tulis Dandhy di akun X pribadinya, Kamis (25/9/2025).

Rasa gusar itu kemudian ia ungkapkan lebih tajam. “Udah busuk banget kita sebagai bangsa,” tulisnya, menyindir keras sikap pemerintah yang dinilai meremehkan keselamatan ribuan anak.

Pernyataan Dandhy langsung menjadi sorotan warganet. Respons yang muncul pun kian menohok.

Seorang netizen menulis: “Kalau mau menghancurkan negara, tak perlu bom atom atau nuklir. Cukup hadirkan segelintir pejabat inkompeten.”

Komentar lain menuding adanya kepentingan besar di balik keberlanjutan program: “Jangankan mundur, menghentikan program saja enggan. Maklum, pusaran uangnya besar. DPR sudah ketok Rp335 triliun untuk 2026—ruang korupsi baru.”

Nada serupa juga disuarakan warganet lain yang menilai pemerintah lamban bereaksi. “Satu anak keracunan saja sudah darurat. Kini sudah mencapai 4.000 anak. Mereka manusia, bukan angka. Bagaimana bisa evaluasi tak segera dilakukan?”

Tak sedikit pula yang menyuarakan sindiran lebih getir. “Duitnya diambil. Rakyatnya diracunin. Cakep.”

Gelombang kritik ini menandai meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan MBG, sekaligus menekan pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh sebelum korban terus bertambah.